Tiga dekade telah berlalu sejak peristiwa kelam yang mengguncang panggung politik nasional di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Kini, jejak sejarah tersebut diabadikan secara permanen melalui peresmian Monumen Kerusuhan 27 Juli 1996 (Kudatuli). Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, dijadwalkan meresmikan monumen peringatan ini tepat pada hari peringatan ke-30 tragedi tersebut, Senin, 27 Juli 2026. Kehadiran monumen fisik di kantor pusat partai berlambang banteng ini menjadi pengingat abadi akan titik balik perjuangan demokrasi Indonesia yang sempat ditekan oleh rezim otoriter.
Sehari sebelum peresmian, suasana haru dan reflektif menyelimuti Kantor DPP PDI Perjuangan di Jalan Diponegoro Nomor 58. Sebuah pementasan teatrikal yang dibawakan oleh kelompok Teater Gates menghidupkan kembali memori kelam penyerbuan kantor partai tersebut. Rekonstruksi seni ini menggambarkan bagaimana massa PDI kubu Soerjadi, yang kala itu disokong oleh kekuatan rezim Orde Baru, merangsek masuk dan menyerang para pendukung setia Megawati yang bertahan di dalam gedung. Melalui drama tersebut, ingatan kolektif tentang kekerasan negara terhadap gerakan rakyat kembali dihadirkan kepada publik.
KRL Angke鈥揗anggarai Sempat Terganggu akibat Mobil Tertemper di Antara Tanah Abang-Karet
Tragedi Kudatuli bukan sekadar peristiwa politik biasa, melainkan sejarah yang menuntut tebusan nyawa dan penderitaan manusia. Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, memimpin momen mengheningkan cipta untuk menghormati mereka yang menjadi korban. Dalam suasana khidmat, disebut kembali nama lima pejuang yang gugur, yaitu Asmayadi Soleh, Suganda Siagian, Slamet, Uju bin Asep, dan Sariwan. Selain itu, penghormatan juga ditujukan bagi 23 orang yang hingga kini masih dinyatakan hilang tanpa kejelasan nasib, serta 149 korban luka-luka yang membawa trauma fisik dan psikologis selama tiga puluh tahun terakhir.
Menurut Hasto, monumen ini melambangkan keteguhan arah perjuangan partai di bawah kepemimpinan Megawati. Ia menegaskan bahwa Kudatuli adalah salah satu lembaran paling hitam dalam sejarah Indonesia, di mana instrumen kekuasaan digunakan secara represif untuk memberangus kebebasan berpendapat dan mematikan keadilan. Peringatan ini diharapkan dapat memacu para kader partai saat ini untuk tidak melupakan akar sejarah mereka. Kekuasaan tidak boleh digunakan untuk membungkam suara-suara kritis dari masyarakat, terutama mereka yang berada di lapisan paling bawah.
Nasib Praperadilan Febrie Adriansyah Ditentukan Pekan Ini
Melalui monumen ini, Megawati berpesan agar seluruh elemen partai terus menjaga kedaulatan rakyat dengan aktif mendengar aspirasi masyarakat terkecil sekalipun. Hasto menekankan pentingnya mendengarkan suara-suara dari wilayah terpencil agar kebijakan politik yang diambil benar-benar mampu membebaskan rakyat dari berbagai belenggu, baik ekonomi maupun bentuk penindasan modern lainnya. Peresmian monumen ini juga mengundang berbagai tokoh prodemokrasi dan elemen masyarakat sipil untuk bersama-sama merawat ingatan kolektif bangsa agar represi serupa tidak terulang kembali di masa depan.
