Mardani PKS Respons Pernyataan Golkar dan PDIP, Oposisi dan Koalisi Sama Mulianya

Pernyataan dari pihak PKS ini muncul sebagai respons atas perdebatan mengenai posisi politik yang sebelumnya dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam acara Musda XI DPD Golkar Sumatera Selatan yang berlangsung pada hari Minggu, 2 Agustus, Bahlil menyatakan secara terbuka mengenai kebiasaan dan karakter politik partainya. "Kita Golkar memang tidak terbiasa di oposisi. Karena kita betul-betul berkarya dan mengabdi," ujar Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.

Baca Juga

Meluruskan Asal-usul Nama Kelurahan Bencongan di Tangerang

Pernyataan dari Bahlil Lahadalia tersebut kemudian menuai reaksi dari pihak PDIP. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, memberikan tanggapan langsung mengenai hal tersebut ketika dihubungi pada hari Senin, 3 Agustus. Andreas menegaskan prinsip berpolitik yang dipegang teguh oleh partainya dalam menyikapi kekuasaan. "Kalau PDI Perjuangan, berpolitik bukan untuk cari enak," kata Andreas saat merespons pernyataan Bahlil yang menyebut Golkar tidak terbiasa menjadi oposisi.

Di sisi lain, penjelasan mengenai posisi Partai Golkar yang tidak terbiasa menjadi oposisi juga diuraikan secara lebih rinci oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Saat berbicara kepada para wartawan pada hari Rabu, 5 Juni, Doli menjelaskan landasan ideologis yang dianut oleh partainya selama ini. Doli memaparkan bahwa Golkar adalah partai politik yang berideologikan Pancasila, yang mengembangkan paradigma developmentalism melalui doktrin karya kekaryaan.

Baca Juga

Digugat Penjual Miras di Lokananta, Wali Kota Solo Siapkan Tim Hukum

Lebih lanjut, Ahmad Doli Kurnia juga menerangkan aspek historis perjalanan partai sejak awal pembentukannya untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh. Ia menekankan bahwa sejak awal berdiri mulai dari Sekretariat Bersama (Sekber), kemudian bertransformasi menjadi Partai Golkar, hingga sekarang, Golkar konsisten sebagai partai politik dengan genre pembangunan yang kompatibel dengan ekosistem pemerintahan. Oleh sebab itu, Doli menyatakan bahwa Golkar memang tidak pernah mengenal posisi oposisi dalam sejarahnya. Selain itu, Doli juga menambahkan argumen pendukung bahwa sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya memang tidak mengenal adanya oposisi.