Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, memberikan pandangan mendalam mengenai kedudukan partai politik di Indonesia, baik yang memutuskan untuk berada di dalam koalisi pemerintahan maupun yang memilih jalan sebagai oposisi. Menurut pandangan Mardani, kedua posisi politik tersebut sebenarnya memiliki nilai yang sama mulianya di mata publik. Beliau menegaskan bahwa menjadi oposisi adalah hal yang mulia, dan kedudukan tersebut sama mulianya dengan bergabung dalam koalisi, sepanjang semua langkah politik yang diambil ditujukan untuk melayani kepentingan rakyat. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mardani saat dihubungi oleh pihak media pada hari Rabu, 6 Agustus 2026. "Jadi oposisi itu mulia. Sama mulianya dengan berkoalisi. Asal semua untuk kepentingan rakyat," kata Mardani.
Sebagai sosok yang juga menjabat sebagai anggota Komisi II DPR, Mardani Ali Sera menguraikan perbedaan karakteristik serta tantangan nyata yang dihadapi oleh masing-masing posisi politik tersebut. Ia mengakui bahwa posisi oposisi sering kali terlihat lebih menonjol di ruang publik karena memiliki keleluasaan untuk bersuara keras dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. Sebaliknya, partai-partai yang tergabung di dalam koalisi pemerintahan dituntut untuk melakukan banyak kerja nyata. "Oposisi lebih terlihat menonjol, karena bisa bersuara keras. Tapi di koalisi mesti banyak kerja," tuturnya. PKS sendiri memiliki sejarah panjang dalam kedua posisi ini, di mana partai tersebut sempat menjadi oposisi pemerintah selama 10 tahun, dan saat ini telah menjadi bagian dari pemerintah.
Pernyataan dari pihak PKS ini muncul sebagai respons atas perdebatan mengenai posisi politik yang sebelumnya dipicu oleh pernyataan Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia. Dalam acara Musda XI DPD Golkar Sumatera Selatan yang berlangsung pada hari Minggu, 2 Agustus, Bahlil menyatakan secara terbuka mengenai kebiasaan dan karakter politik partainya. "Kita Golkar memang tidak terbiasa di oposisi. Karena kita betul-betul berkarya dan mengabdi," ujar Bahlil saat memberikan sambutan dalam acara tersebut.
Mengenal Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kemendagri
Pernyataan dari Bahlil Lahadalia tersebut kemudian menuai reaksi dari pihak PDIP. Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, memberikan tanggapan langsung mengenai hal tersebut ketika dihubungi pada hari Senin, 3 Agustus. Andreas menegaskan prinsip berpolitik yang dipegang teguh oleh partainya dalam menyikapi kekuasaan. "Kalau PDI Perjuangan, berpolitik bukan untuk cari enak," kata Andreas saat merespons pernyataan Bahlil yang menyebut Golkar tidak terbiasa menjadi oposisi.
Di sisi lain, penjelasan mengenai posisi Partai Golkar yang tidak terbiasa menjadi oposisi juga diuraikan secara lebih rinci oleh Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Saat berbicara kepada para wartawan pada hari Rabu, 5 Juni, Doli menjelaskan landasan ideologis yang dianut oleh partainya selama ini. Doli memaparkan bahwa Golkar adalah partai politik yang berideologikan Pancasila, yang mengembangkan paradigma developmentalism melalui doktrin karya kekaryaan.
Bantah Curi Start Pemilu 2029, Ahmad Ali Sebut PSI Mulai Lebih Awal
Lebih lanjut, Ahmad Doli Kurnia juga menerangkan aspek historis perjalanan partai sejak awal pembentukannya untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh. Ia menekankan bahwa sejak awal berdiri mulai dari Sekretariat Bersama (Sekber), kemudian bertransformasi menjadi Partai Golkar, hingga sekarang, Golkar konsisten sebagai partai politik dengan genre pembangunan yang kompatibel dengan ekosistem pemerintahan. Oleh sebab itu, Doli menyatakan bahwa Golkar memang tidak pernah mengenal posisi oposisi dalam sejarahnya. Selain itu, Doli juga menambahkan argumen pendukung bahwa sistem pemerintahan presidensial yang diterapkan di Indonesia pada dasarnya memang tidak mengenal adanya oposisi.
