Masa kepemimpinan Sudaryono di Badan Gizi Nasional (BGN) baru berjalan hitungan hari sejak dilantik Presiden Prabowo Subianto pada Rabu, 22 Juli 2026. Namun, mantan Wakil Menteri Pertanian ini langsung bergerak cepat melakukan pembenahan radikal. Langkah taktis ini diambil demi menyelamatkan tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu pilar penting kebijakan pemerintah saat ini. Dalam waktu singkat, Sudaryono meluncurkan serangkaian kebijakan tegas yang menyasar masalah kebersihan, disiplin internal, hingga perlindungan ekonomi lokal.
Langkah awal yang paling menyita perhatian adalah pembekuan operasional 833 dapur program MBG per Senin, 27 Juli 2026. Penangguhan ini mendominasi wilayah III yang mencakup Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, hingga Papua. Keputusan ekstrem ini diambil setelah ditemukan pelanggaran berat terkait higienitas, kasus keracunan makanan, buruknya sanitasi, serta ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang tetap membayar dapur bermasalah, kini BGN langsung menghentikan aliran dana. Dapur yang tidak mampu berbenah setelah diberi kesempatan akan ditutup secara permanen. Meski demikian, BGN memastikan pasokan makanan untuk masyarakat tidak terganggu karena kapasitas layanan dialihkan ke dapur terdekat.
Perkembangan Uji Coba Program Makan Bergizi Gratis di Berbagai Daerah
Selain pembenahan fasilitas fisik, Sudaryono juga melakukan pembersihan di tubuh internal organisasi. BGN secara resmi memberhentikan 261 pegawai non-ASN, yang terdiri dari 224 staf dan 37 tenaga ahli, akibat pelanggaran disiplin. Tindakan tegas juga membayangi para aparatur sipil negara (ASN) dan PPPK. Setidaknya ada sembilan pegawai berstatus ASN yang terancam dipecat dalam waktu dekat karena terbukti melakukan pelanggaran berat, seperti terlibat judi online dan menggelapkan anggaran program BGN. Sudaryono menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menoleransi sekecil apa pun penyelewengan dana demi menjaga integritas lembaga.
Aturan ketat juga diterapkan pada aspek logistik dan pengadaan bahan baku dapur MBG. Sudaryono melarang keras penggunaan barang-barang bersubsidi seperti gas elpiji melon 3 kilogram, minyak goreng MinyaKita, dan beras SPHP untuk operasional dapur program. Jika ditemukan pelanggaran, sanksi penutupan permanen langsung menanti. Di sisi lain, untuk mendukung kesejahteraan produsen lokal, seluruh pengelola dapur diwajibkan membeli bahan pangan, seperti telur, sesuai dengan Harga Acuan Pembelian dan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah. Langkah ini berfungsi sebagai penopang harga di tingkat bawah agar petani dan peternak lokal tidak merugi akibat fluktuasi pasar.
KRL Angke鈥揗anggarai Sempat Terganggu akibat Mobil Tertemper di Antara Tanah Abang-Karet
Di tengah berbagai ketegasan tersebut, Sudaryono juga berupaya menyelesaikan persoalan warisan masa lalu yang merugikan para mitra kerja. Ia meminta waktu kepada para mitra yang selama beberapa bulan terakhir mengalami ketidakpastian akibat buruknya tata kelola keuangan sebelum masa jabatannya. BGN berkomitmen mencari jalan keluar yang adil agar para investor dan mitra yang telah berkontribusi tidak menanggung kerugian atas modal yang telah mereka keluarkan. Melalui kombinasi penegakan disiplin yang ketat dan pemulihan kemitraan ini, BGN berharap program pemenuhan gizi nasional dapat berjalan lebih transparan dan tepat sasaran.
