Krisis migrasi yang melibatkan ribuan warga Maroko yang menyeberang ke wilayah Ceuta, daerah kekuasaan Spanyol di Afrika Utara, kini memicu ketegangan diplomatik dan perdebatan politik yang sengit. Kementerian Dalam Negeri Spanyol pada Jumat (31/7/2026), seperti dikutip oleh Time, melaporkan bahwa hampir 50.000 migran telah memasuki Ceuta sejak Kamis pagi hari sebelumnya. Gelombang migrasi massal ini dilakukan dengan cara berenang melintasi perbatasan laut. Namun, upaya berbahaya ini memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Setidaknya dilaporkan ada 67 orang tewas dalam proses penyeberangan tersebut. Otoritas Spanyol sendiri bergerak cepat dengan memulangkan kembali lebih dari 48.300 migran ke wilayah Maroko.
Hingga saat ini, penyebab pasti di balik lonjakan drastis jumlah migran ini masih diselimuti ketidakpastian. Juru bicara Badan Penjaga Perbatasan dan Pantai Eropa (Frontex), Krzysztof Borowski, menyatakan bahwa masih terlalu dini untuk memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai alasan terjadinya lonjakan tersebut. Di sisi lain, muncul kesaksian dari sejumlah migran yang mengaku kepada media bahwa aparat keamanan Maroko justru mendorong mereka untuk menyeberang. Beberapa migran bahkan menceritakan bahwa polisi Maroko membiarkan mereka lewat begitu saja, sehingga ribuan orang dapat mendekati pagar perbatasan Spanyol dengan sangat mudah.
Tudingan keterlibatan Maroko ini diperkuat oleh analisis para ahli. Lorenzo Gabrielli, seorang peneliti senior bidang migrasi dari Universitas Pompeu Fabra di Barcelona, berpendapat bahwa hampir mustahil bagi sekitar 50.000 orang untuk melintasi perbatasan Maroko-Spanyol hanya dalam waktu satu hari tanpa adanya peran atau pembiaran dari pihak Maroko. Sejumlah analis menduga bahwa Maroko kemungkinan sengaja menggunakan isu migrasi ini sebagai alat penekan politik terhadap Spanyol. Tekanan ini diduga berkaitan dengan langkah Spanyol yang belakangan ini mempererat hubungan dengan Aljazair, negara tetangga sekaligus rival regional Maroko. Pada Juli lalu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengunjungi Aljazair setelah sebelumnya Menteri Luar Negeri Spanyol juga datang ke negara tersebut untuk membahas peningkatan impor gas.
Bupati Kediri Lantik 121 Pejabat Baru untuk Isi Jabatan Kosong
Meskipun demikian, Kerajaan Maroko secara resmi membantah keterlibatan dalam memfasilitasi migrasi ilegal ini. Duta Besar Maroko untuk Spanyol, Karima Benyaich, menegaskan bahwa negaranya tetap berkomitmen dan lebih menginginkan proses migrasi yang berjalan secara legal, tertib, serta aman bagi semua pihak. Sementara itu, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez menyatakan melalui media sosial bahwa pemerintahnya terus bekerja sama dengan otoritas Maroko serta mitra-mitra internasional untuk memulihkan situasi normal di perbatasan secepat mungkin.
Di panggung politik domestik dan regional, gelombang migrasi ini memicu kritik tajam terhadap kepemimpinan Sanchez. Kelompok sayap kanan di Eropa, yang mendapat dukungan dari Gedung Putih, menuduh Sanchez sebagai biang keladi dari krisis ini karena kebijakan domestiknya yang dinilai terlalu pro-migran. Tuduhan ini merujuk pada langkah Sanchez pada awal tahun ini yang membuka kesempatan bagi lebih dari satu juta migran ilegal di Spanyol untuk mengajukan legalisasi status tinggal mereka. Pemimpin sayap kanan Prancis, Jordan Bardella, bahkan melayangkan kritik keras dengan menuduh Sanchez telah membuka lebar-lebar pintu masuk ke benua Eropa bagi para migran ilegal.
KPK Sita Bukti Pengondisian Penerimaan Mahasiswa Baru di Unsoed
Menanggapi berbagai tudingan tersebut, Sanchez memberikan pembelaan bahwa angka migrasi ilegal ke Spanyol dalam beberapa tahun terakhir sebenarnya masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara Eropa lainnya seperti Italia dan Yunani. Menurut Sanchez, lonjakan yang terjadi baru-baru ini lebih disebabkan oleh ulah jaringan penyelundup manusia. Jaringan tersebut dituding telah menyesatkan para migran dengan memberikan informasi keliru bahwa mereka akan sangat mudah menetap di wilayah Spanyol. Para penyelundup ini memanfaatkan dan salah menafsirkan putusan pengadilan Spanyol pada bulan lalu yang membatasi kewenangan aparat dalam mendeportasi migran yang berenang menuju wilayah Spanyol di Afrika.
