Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi telah melakukan penahanan terhadap mantan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jakarta Khusus, Muhammad Haniv (HNV). Penahanan ini dilakukan oleh penyidik terkait dengan kasus dugaan penerimaan gratifikasi yang menjerat mantan pejabat perpajakan tersebut. Sebelum keputusan penahanan diambil, penyidik KPK terlebih dahulu melakukan pemeriksaan intensif terhadap Muhammad Haniv sebagai tersangka sejak pagi hari pada hari penahanan dilakukan. Adapun kasus dugaan gratifikasi yang melibatkan dirinya ini diduga terjadi saat Muhammad Haniv masih aktif mengemban jabatan sebagai Kakanwil DJP Jakarta Khusus pada kurun waktu antara tahun 2015 hingga tahun 2018.
Proses penahanan terhadap Muhammad Haniv ini akhirnya dilakukan setelah dirinya menyandang status sebagai tersangka dalam jangka waktu yang cukup lama, yakni lebih dari satu tahun sejak diumumkan pertama kali. Berdasarkan catatan administrasi penegakan hukum di KPK, Muhammad Haniv sebenarnya sudah memegang status tersangka sejak tanggal 12 Februari 2025. Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, memberikan keterangan resmi bahwa perkara yang menjerat mantan Kakanwil DJP Jakarta Khusus ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk kasus tunggakan atau carry over yang ada di KPK sejak tahun 2025. Penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan gratifikasi ini sendiri diketahui telah diterbitkan dokumen penyidikannya secara resmi sejak bulan Februari tahun 2025 yang lalu.
KPK Jawab Klaim Yaqut Cholil Qoumas Terkait Kerugian Negara Kasus Kuota Haji
Terkait dengan konstruksi perkara atau dugaan tindakan korupsi yang dilakukan, pihak KPK menduga kuat bahwa Muhammad Haniv telah memanfaatkan posisi dan kewenangan jabatannya untuk meminta sejumlah uang kepada beberapa pihak luar. Uang yang diminta oleh Muhammad Haniv tersebut diduga tidak digunakan untuk keperluan dinas ataupun kepentingan negara, melainkan dialokasikan untuk menyokong kebutuhan modal usaha bisnis fashion yang sedang dijalankan oleh anaknya. Demi mendapatkan aliran dana segar tersebut, Muhammad Haniv diduga berinisiatif mengirimkan pesan permintaan bantuan modal melalui surat elektronik atau email secara khusus kepada sejumlah pengusaha yang merupakan wajib pajak.
Gempa Magnitudo 7,7 Guncang NTT, Pegadaian Salurkan Bantuan ke Enam Kabupaten
Tindakan Muhammad Haniv yang mengirimkan email berisi permohonan bantuan modal tersebut kemudian direspons oleh beberapa perusahaan wajib pajak yang menjadi sasaran permintaannya. Perusahaan-perusahaan wajib pajak tersebut akhirnya mengirimkan sejumlah uang yang disebut sebagai dana sponsorship secara langsung ke rekening pribadi milik anak dari Muhammad Haniv. Berdasarkan proses penyidikan dan pengumpulan bukti yang dilakukan oleh penyidik KPK, akumulasi uang sponsorship yang berhasil dikumpulkan dan dikirimkan oleh perusahaan-perusahaan wajib pajak ke rekening anak tersangka tersebut mencapai jumlah sekitar Rp 700 juta.
