Bagaimana dampak rencana penarikan utang baru yang menembus ratusan triliun rupiah terhadap dompet negara dan kesejahteraan masyarakat di masa depan? Pertanyaan ini mengemuka seiring langkah pemerintah merancang pembiayaan utang baru sebesar Rp876,3 triliun untuk tahun anggaran 2027. Angka tersebut menunjukkan kenaikan dibanding outlook pembiayaan utang tahun 2026 yang tercatat sebesar Rp868,1 triliun, serta melampaui realisasi penarikan utang baru tahun 2022 yang berada di angka Rp696,0 triliun.
Rencana penarikan utang yang cukup besar ini tidak lepas dari postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Dalam rancangan tersebut, belanja negara dipatok mencapai Rp4.097,1 triliun. Nilai belanja yang jumbo ini tidak sebanding dengan target pendapatan negara yang hanya diproyeksikan sebesar Rp3.000,4 triliun. Akibatnya, APBN 2027 mengalami defisit sebesar Rp671,2 triliun, atau setara dengan sekitar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Untuk menutup celah tersebut, pemerintah menetapkan rencana pembiayaan anggaran dengan nilai yang sama, yakni Rp671,2 triliun, yang dinilai masih realistis untuk dieksekusi.
Persaingan Bisnis Logistik E-Commerce Indonesia Makin Ketat
Saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR Jakarta pada Jumat, 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto mengutarakan pandangannya mengenai kondisi fiskal ini. Presiden menyatakan bahwa defisit yang ideal adalah sekecil-kecilnya, bahkan cita-cita pemerintah adalah mewujudkan anggaran yang berimbang. Meskipun demikian, penarikan utang ini diarahkan untuk menopang delapan program prioritas nasional. Program-program tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, industrialisasi, infrastruktur perumahan, ketahanan bencana, hingga pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan penurunan kemiskinan.
Menanggapi besarnya rencana pembiayaan tersebut, Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan catatan penting. Puan mengingatkan agar pengelolaan defisit serta penarikan pembiayaan utang dilakukan secara ekstra hati-hati, terukur, dan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, Plt Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan, Ferry Ardiyanto, menjelaskan langkah antisipasi pemerintah. Guna menekan risiko eksternal yang membayangi perekonomian global, Kementerian Keuangan akan memprioritaskan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) domestik dalam mata uang rupiah.
Menakar Tanggungan Beban Bunga Utang Pemerintah Rp650 Triliunan pada 2027
Dari kacamata makroekonomi, rasio utang Indonesia terhadap PDB diproyeksikan tetap berada pada kisaran 40,31 hingga 40,64 persen. Kondisi ini juga diperkuat oleh penilaian lembaga pemeringkat internasional S&P yang mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil. Kepercayaan dari lembaga internasional ini menjadi modal penting, namun pengawasan ketat dari publik dan akademisi seperti ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, tetap diperlukan agar alokasi utang benar-benar produktif dan tidak sekadar menjadi beban bagi generasi mendatang.
