Di tengah upaya membangun generasi yang sehat dan cerdas, masih ada sekelompok anak yang harus bertarung melawan dua musuh sekaligus: virus yang menyerang kekebalan tubuh dan benteng stigma yang merenggut masa depan mereka. Anak-anak yang hidup dengan HIV/AIDS kerap kali menjadi korban ganda—selain menghadapi kondisi medis yang berat, mereka pun harus menanggung pengucilan dari lingkungan sosial, termasuk dari ruang-ruang kelas yang seharusnya menjadi tempat aman untuk bertumbuh. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan, di sinilah negara wajib tampil sebagai pembela pertama, memastikan tak satu pun anak terampas haknya atas pendidikan hanya karena status kesehatan yang mereka sandang.
Menukik pada amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KPAI mengingatkan bahwa anak-anak dengan HIV/AIDS adalah korban yang wajib dilindungi, bukan untuk disalahkan atau dijauhkan dari pergaulan. Ketua KPAI Aris Adi Leksono menyampaikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi panglima dalam setiap kebijakan. Dalam pandangan lembaga ini, jaminan akses pendidikan yang setara dan bebas diskriminasi adalah hak yang tidak bisa ditawar. Sekolah tidak boleh menjadi ruang penolakan, melainkan medan yang merangkul setiap anak tanpa kecuali, dengan dukungan penuh dari sistem pelayanan publik.
Tidak berhenti di meja belajar, KPAI mendesak agar negara juga menyediakan layanan kesehatan yang menyeluruh dan bersahabat. Akses terhadap pengobatan antiretroviral (ARV), layanan ramah anak, serta pendampingan psikososial menjadi pilar yang tak terpisahkan dari pemenuhan hak dasar mereka. Anak-anak ini membutuhkan lebih dari sekadar obat; mereka membutuhkan kepastian bahwa tubuh dan jiwa mereka dirawat dalam lingkungan yang menumbuhkan, bukan yang mengerdilkan. Tanpa intervensi terpadu, perjalanan mereka menyelesaikan pendidikan akan terus dibayangi putus sekolah dan tekanan mental yang menghancurkan.
KRL Angke–Manggarai Sempat Terganggu akibat Mobil Tertemper di Antara Tanah Abang-Karet
Di ranah yang lebih sunyi, KPAI menyoroti pentingnya menjaga kerahasiaan identitas anak-anak dengan HIV. Stigma yang muncul akibat bocornya status kesehatan dapat memicu perundungan dan pelabelan yang efeknya jauh lebih mematikan daripada virus itu sendiri. Sekolah, media, dan masyarakat diminta menahan diri dari menyebarluaskan informasi yang bisa mengarah pada identifikasi individu. Langkah ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan tameng bagi anak agar mereka dapat menikmati masa belajar dan bermain tanpa ketakutan terus-menerus.
Pencegahan pun menjadi mata rantai yang tak boleh putus. KPAI mendorong penguatan skrining ibu hamil untuk memutus transmisi dari ibu ke bayi, memperluas edukasi kesehatan reproduksi sesuai tahap usia, serta memperkokoh benteng perlindungan anak dari kekerasan seksual dan penyalahgunaan narkotika—dua pintu masuk yang acap kali melahirkan penularan baru. Semua ini menuntut kerja bersama yang melampaui batas institusi: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Kementerian Agama, sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat sipil harus duduk dalam satu meja yang sama. Tanpa sinergi lintas sektor, perlindungan yang dicitakan hanya akan menjadi rangkaian kata di atas kertas.
Nasib Praperadilan Febrie Adriansyah Ditentukan Pekan Ini
Pada akhirnya, KPAI menyerukan sebuah gerakan empati yang lahir dari pemahaman, bukan dari rasa kasihan yang merendahkan. Masyarakat diajak untuk menyingkirkan prasangka dan tidak turut menyuburkan narasi yang memperkuat stigma. Anak-anak ini adalah bagian dari bangsa yang sama, yang berhak mendapatkan senyum guru, tepuk tangan teman, dan panggung untuk membuktikan bahwa status kesehatan tidak pernah bisa menghapus potensi mereka. Ketika negara dan warga bergandengan tangan menciptakan ruang tanpa diskriminasi, di sanalah hakikat perlindungan anak menemukan wujudnya yang paling nyata.
