Pemerintah merancang jalur distribusi bantuan sosial yang lebih menyatu dengan keseharian warga desa. Menteri Sosial Saifullah Yusuf membeberkan bahwa skema penyaluran melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) kini memasuki tahap simulasi dan pembahasan regulasi lintas kementerian. Langkah itu ditempuh agar setiap rupiah bansos tidak hanya singgah di rekening, tetapi benar-benar menggerakkan roda ekonomi di tingkat akar rumput.
Dua model sedang dikaji secara hati-hati. Model pertama tetap menggandeng bank anggota Himbara sebagai penyalur dana, namun dengan layanan pengambilan yang dibuka di gerai-gerai koperasi. Model kedua lebih langsung: dana bantuan ditransfer ke rekening koperasi setempat, lalu penerima manfaat mencairkan di lokasi yang sama. “Kita lagi simulasi, lagi mencoba regulasinya,” kata Gus Ipul, sapaan akrab Mensos, di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Jumat (24/7/2026). Kedua opsi ini dianggap mampu memangkas jarak dan waktu tempuh yang selama ini membebani penerima.
Yang menarik, pengurus koperasi tidak akan diberi kewenangan untuk memverifikasi penerima. Seluruh proses penetapan akan berlangsung secara otomatis lewat sistem digital yang disiapkan pemerintah. Ketika digitalisasi bansos sepenuhnya rampung, pengenalan wajah (face recognition) akan menjadi kunci. Setiap penerima cukup menunjukkan biometrik wajahnya untuk mengakses bantuan. Dengan begitu, celah pemotongan yang kerap meresahkan warga miskin dijanjikan tertutup sama sekali. “Enggak akan ada pemotongan, tidak memungkinkan untuk memotong itu,” tegas Gus Ipul.
Peluit Sunyi dari Persimpangan Kota
Alasan geografis menjadi pendorong utama. Hampir setiap desa dan kelurahan akan memiliki koperasi merah putih, sehingga lokasi pengambilan bantuan hanya berjarak beberapa langkah dari rumah. Setelah dana cair, penerima bisa langsung membeli beras, minyak, atau kebutuhan pokok lain di toko koperasi. Siklus belanja itu diharapkan menciptakan perputaran uang di dalam desa, sekaligus memperkuat posisi koperasi sebagai penyangga ekonomi lokal.
Rencana ini sejalan dengan pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan seusai rapat kabinet pada 15 Juli 2026. Ia menegaskan bahwa Koperasi Merah Putih akan menjadi infrastruktur utama penyaluran beragam bantuan—mulai dari beras 10 kilogram, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). “Bansos dan barang-barang subsidi itu harus melalui koperasi desa nanti, karena tiap desa ada,” ujarnya.
Dari Pengangkut Energi Menjadi Pemain Logistik Maritim Terpadu, PIS Bukukan Lompatan Bisnis di 2025
Uji coba akan dimulai di sejumlah koperasi yang dinilai paling siap dari sisi sarana dan sumber daya manusia. Pemerintah berharap, pernikahan antara program perlindungan sosial dan jaringan koperasi ini tidak sekadar menghadirkan efisiensi, melainkan juga menjadi katalisator kebangkitan ekonomi desa yang bertumpu pada kepercayaan dan kedekatan.
