Kebijakan perdagangan luar negeri Amerika Serikat kembali memicu ketegangan domestik yang serius. Pada Senin waktu setempat, koalisi yang terdiri dari 25 negara bagian di Amerika Serikat secara resmi melayangkan gugatan hukum terhadap pemerintahan Presiden Donald Trump. Langkah hukum ini dipicu oleh penetapan tarif impor baru berkisar antara 10 persen hingga 12,5 persen yang menyasar 60 mitra dagang negara tersebut. Upaya perlawanan hukum ini menandai babak baru perseteruan antara pemerintah federal dan pemerintah daerah terkait wewenang ekonomi.
Gugatan ini muncul tidak lama setelah tarif baru tersebut resmi diberlakukan sejak bulan lalu. Kebijakan proteksionis ini mencakup wilayah perdagangan yang sangat luas, menargetkan 59 negara serta Uni Eropa, yang jika diakumulasikan mewakili sekitar 99,4 persen dari keseluruhan nilai impor Amerika Serikat. Koalisi negara bagian menilai bahwa pengenaan tarif baru ini sebenarnya hanyalah dalih dari pihak administrasi Trump untuk menghidupkan kembali pajak impor yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung pada Februari lalu.
Dalam berkas gugatan yang diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional AS, para penggugat mendesak lembaga peradilan tersebut untuk segera menghentikan penerapan tarif baru tersebut. Mereka juga meminta agar kebijakan itu dinyatakan ilegal secara hukum, serta menuntut pengembalian seluruh bea masuk yang telah terlanjur disetorkan oleh para importir. Koalisi yang mengajukan gugatan ini diperkuat oleh sejumlah wilayah strategis, termasuk New York, California, dan Illinois, serta mendapatkan dukungan langsung dari Gubernur Kentucky dan Gubernur Pennsylvania.
Hubungan Stres dan GERD, Bagaimana Pikiran Memengaruhi Asam Lambung
Pemerintahan Trump sendiri menerapkan tarif baru ini dengan bersandar pada Pasal 301 (Section 301) dari Undang-Undang Perdagangan Tahun 1974. Beberapa mitra dagang utama Amerika Serikat yang terkena dampak langsung dari kebijakan ini meliputi Kanada, Jepang, Norwegia, Taiwan, hingga Tiongkok. Meskipun pemerintah federal berdalih bahwa tarif ini ditujukan kepada negara-negara yang dinilai kurang tegas menindak produk hasil kerja paksa, argumen tersebut dimentahkan oleh para kepala daerah penggugat. Gubernur New York, Kathy Hochul, menegaskan bahwa pembenaran soal kerja paksa itu hanyalah alasan yang dicari-cari untuk tetap memaksakan tarif yang merusak stabilitas ekonomi domestik. Menurut Hochul, kebijakan ini secara nyata mendongkrak harga kebutuhan pokok, mulai dari bahan makanan, kebutuhan rumah tangga, bahan bangunan, hingga berbagai barang konsumsi sehari-hari lainnya.
Kritik tajam senada juga disampaikan oleh Jaksa Agung New York, Letitia James. Ia menyoroti bahwa tindakan administrasi kepresidenan ini tidak ubahnya seperti kenaikan pajak ilegal yang dibebankan kepada keluarga dan pelaku usaha melalui gelombang tarif baru. James menegaskan bahwa presiden tidak memiliki kewenangan absolut untuk memberlakukan tarif menyeluruh terhadap negara mana pun yang ia kehendaki secara sepihak.
Ramalan Zodiak Pisces dan Aries Selasa, 25 Agustus 2026
Di sisi lain, pihak Gedung Putih tetap bersikeras mempertahankan kebijakan tersebut. Juru bicara Gedung Putih, Kush Desai, membela langkah pemerintah dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat tengah menggunakan kewenangan sahnya guna menghapuskan tindakan, kebijakan, serta praktik tidak beralasan yang selama ini membebani arus perdagangan negara. Menurut Desai, tarif yang berlandaskan pada Pasal 301 telah terbukti menjadi instrumen hukum yang sangat kuat dan efektif sejak masa jabatan pertama kepresidenan Trump, dan efektivitas tersebut dinilai masih tetap berlaku hingga sekarang.
Ketegangan perdagangan di Amerika Serikat ini terjadi di tengah dinamika hubungan dagang global yang terus bergeser. Di belahan dunia lain, negara-negara berkembang terus berupaya memperluas akses pasar mereka secara bilateral maupun multilateral. Sebagai contoh, kemitraan perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa saat ini terus dimatangkan dan ditargetkan dapat mulai bergulir secara resmi pada tahun depan. Perkembangan ini menunjukkan kontras yang jelas antara arah kebijakan proteksionis yang diambil oleh Washington dengan tren integrasi ekonomi yang diupayakan oleh kawasan lain.
