Ketua Komisi I DPRD Kota Bandung Dorong Sanksi Pidana dan Perdata Kasus Penebangan Pohon di Jalan Riau

Sebagai seorang pakar di bidang hukum bisnis, Radea Respati Paramudhita menduga kuat bahwa aksi penebangan pohon ini merupakan tindakan yang terorganisasi, memiliki pemodal di belakangnya, serta berkaitan langsung dengan pembangunan fasilitas lapangan padel di lokasi kejadian. Berkaitan dengan hal tersebut, Radea mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh hanya menyasar para pekerja di lapangan, melainkan harus diarahkan hingga ke pemilik manfaat atau beneficial owner dari entitas bisnis yang diduga berada di balik insiden penebangan tersebut.

Baca Juga

Dominasi Generasi Z dalam Struktur Demografi Baru Indonesia

Tidak hanya mendorong proses hukum pidana korporasi, Radea juga mendorong agar diajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi. Upaya hukum perdata ini dinilai penting sebagai bentuk restorasi atau pemulihan lingkungan yang telah mengalami kerusakan. Radea juga menekankan pentingnya kesetaraan dampak ekologis dalam proses pemulihan tersebut. Ia menegaskan agar pohon-pohon besar yang telah ditebang tidak diganti begitu saja dengan pohon yang berukuran kecil, karena dampak ekologis yang ditimbulkan jelas tidak sepadan.

Lebih lanjut, Radea juga menyoroti aspek pengawasan internal dari entitas bisnis yang bersangkutan. Menurutnya, kritik atas kelalaian pengawasan dalam kasus ini tidak semestinya hanya dialamatkan kepada dinas terkait, camat, atau lurah di wilayah setempat. Radea menjelaskan bahwa setiap perusahaan pada dasarnya telah memiliki organisasi dan aparat pengawas internal sendiri, yaitu Dewan Komisaris. Tugas utama dari Dewan Komisaris adalah mengawasi serta memonitor setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi. Oleh karena itu, sorotan atas kelalaian pengawasan dalam insiden ini juga harus ditujukan kepada Dewan Komisaris dari perusahaan yang diduga terlibat.

Baca Juga

Data Kependudukan Terbaru Indonesia Ungkap Ratusan Warga Bernama Uzumaki hingga Nobita

Di sisi lain, tantangan pengawasan wilayah di Kota Bandung memang cukup besar mengingat keterbatasan jumlah personel pengawas. DPRD Kota Bandung sendiri tercatat hanya memiliki 50 anggota Dewan yang harus menjangkau dan mengawasi wilayah kerja yang tersebar di 30 kecamatan di Kota Bandung. Dengan kondisi tersebut, kolaborasi pengawasan serta ketegasan hukum dari Pemerintah Kota Bandung dalam memproses kasus penebangan pohon ini, baik melalui jalur pidana maupun perdata, menjadi krusial untuk memberikan efek jera sekaligus melindungi lingkungan perkotaan.