Sembilan bulan pertama pemerintahan kerap menjadi bulan madu politik bagi seorang kepala negara. Namun, bagi Presiden Prabowo Subianto, masa-masa indah itu tampaknya berlalu lebih cepat. Hasil jajak pendapat terbaru dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada Juli 2026 menunjukkan penurunan tajam pada tingkat kepuasan publik terhadap kinerja sang presiden. Angka kepuasan yang sempat menyentuh level tinggi kini merosot signifikan, dipicu oleh persepsi masyarakat yang kian memburuk terhadap kondisi riil di lapangan, terutama di sektor ekonomi.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, memaparkan bahwa tingkat kepuasan atau approval rating terhadap Presiden Prabowo kini berada di angka 51,1 persen. Angka ini turun bebas sekitar 30,1 persen jika dibandingkan dengan capaian pada November 2025 yang kala itu berada di angka 81,2 persen. Sebaliknya, kelompok warga yang menyatakan tidak puas atau sangat tidak puas melonjak drastis dari hanya 16 persen menjadi 46,9 persen. Secara rinci, hanya 4,8 persen responden yang mengaku sangat puas dan 46,3 persen cukup puas. Sementara itu, 35 persen merasa kurang puas, 11,9 persen sama sekali tidak puas, dan sisanya sebanyak 2,1 persen memilih tidak menjawab.
Penurunan drastis ini rupanya berakar kuat pada persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi mereka sehari-hari. Di sinilah letak paradoksnya. Meskipun Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi makro yang cukup impresif di angka 5,61 persen, angka tersebut dinilai tidak berdampak langsung pada kantong masyarakat bawah. Banyak ekonom menilai pertumbuhan tersebut didorong oleh faktor musiman dan gagal mendongkrak daya beli riil. Kesenjangan antara data statistik di atas kertas dengan isi dompet warga inilah yang menjadi pemicu utama ketidakpuasan.
BKN Uji Coba Kebijakan Kerja Dekat Rumah untuk Tekan Biaya Hidup ASN
Indikator kemerosotan ekonomi ini terlihat jelas saat membandingkan sentimen publik saat ini dengan situasi sembilan bulan lalu. Pada November 2025, sebanyak 40 persen warga masih menilai kondisi ekonomi nasional dalam keadaan baik. Namun, dalam survei Juli 2026, angka tersebut anjlok menjadi 15,7 persen saja. Sebaliknya, sentimen negatif masyarakat yang memandang ekonomi dalam kondisi buruk melonjak dari 22,7 persen menjadi hampir 50 persen. SMRC mencatat adanya pola linier yang konsisten: semakin buruk persepsi ekonomi warga, semakin rendah pula tingkat kepuasan mereka terhadap kepemimpinan nasional.
Selain persoalan isi dompet, rapor merah penegakan hukum turut andil dalam menekan tingkat kepuasan publik. Survei menunjukkan hanya 26,4 persen masyarakat yang memandang positif kondisi penegakan hukum saat ini, yang merupakan gabungan dari 1,9 persen sangat baik dan 24,5 persen baik. Di sisi lain, persepsi negatif jauh lebih dominan dengan angka 37,6 persen, gabungan dari 28,6 persen buruk dan 9 persen sangat buruk. Sementara itu, 30,2 persen menilai kondisi hukum sedang-sedang saja, dan 5,8 persen sisanya tidak memberikan jawaban.
PM Narendra Modi Rombak Sistem Ujian Nasional Setelah Ditekan Demonstrasi Anak Muda
Survei bertajuk "Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden" ini diselenggarakan pada rentang waktu 5 hingga 19 Juli 2026. SMRC melibatkan 749 responden yang telah memiliki hak pilih dan tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Pengumpulan data dilakukan secara hibrida, dengan mayoritas melalui sambungan telepon sebesar 83,8 persen dan tatap muka langsung sebanyak 16,2 persen. Jajak pendapat ini memiliki margin of error sebesar kurang lebih 3,7 persen. Hasil ini menjadi sinyal peringatan dini bagi pemerintah untuk segera menyelaraskan kebijakan makro dengan perbaikan ekonomi di tingkat akar rumput.
