Kerusakan Barang Milik Negara Akibat Bencana Sumatera Capai Rp1,06 Triliun

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKPP, tingkat kerusakan aset tersebut terbagi menjadi dua kategori utama. Aset negara yang dikategorikan mengalami rusak sebagian memiliki nilai perolehan sebesar Rp722,11 miliar. Sementara itu, nilai barang milik negara yang dilaporkan mengalami kerusakan total akibat terjangan bencana hidrometeorologi tersebut mencapai Rp342,95 miliar.

Baca Juga

Soal Sengketa Arbitrase Investasi di Kimia Farma Apotek, Ini Penjelasan INA

Kerusakan yang sedemikian besar ini menimbulkan tantangan berat bagi pengelolaan keuangan negara, terutama karena sebagian besar aset yang terdampak belum terlindungi oleh asuransi. Dari total nilai BMN yang terdampak bencana, pemerintah mencatat aset dengan nilai perolehan sebesar Rp419,79 miliar telah diasuransikan. Namun, aset negara senilai Rp645,26 miliar tercatat tidak memiliki perlindungan asuransi sama sekali. Untuk aset yang telah diasuransikan, nilai pertanggungan BMN yang telah diajukan klaimnya oleh kementerian dan lembaga terkait adalah sebesar Rp106,09 miliar. Dalam skema perlindungan ini, terdapat ketentuan risiko sendiri atau deductible yang harus ditanggung, khususnya untuk bencana banjir yang ditetapkan sebesar 10 persen dari nilai klaim.

Terkait dengan realisasi pembayaran klaim, kementerian dan lembaga terdampak telah mengajukan klaim kepada Konsorsium Asuransi BMN. Total nilai kerugian akibat bencana di Sumatera yang diklaim kepada pihak konsorsium asuransi tercatat sebesar Rp68.284.502.973,75. Hingga saat ini, proses pembayaran klaim masih terus berjalan secara bertahap. Laporan keuangan menunjukkan nilai klaim yang sudah dibayarkan oleh pihak konsorsium baru mencapai Rp3.746.589.148,5. Dengan demikian, terdapat nilai klaim outstanding yang masih dalam proses penyelesaian sebesar Rp64.537.913.825,25.

Baca Juga

Serangan Udara Arab Saudi dan AS Hantam Pangkalan PMF di Irak, Bangunan Dilaporkan Rata dengan Tanah

Penanganan dampak bencana di tingkat daerah juga terus berjalan seiring dengan proses administrasi klaim aset negara. Di Provinsi Aceh, salah satu wilayah yang terdampak cukup parah, Pemerintah Aceh telah mengambil langkah cepat dengan menetapkan status transisi darurat menuju pemulihan pascabencana. Masa transisi ini ditetapkan berlangsung selama 90 hari, terhitung mulai tanggal 28 April hingga berakhir pada 30 Juli 2026. Penetapan status ini menjadi landasan hukum bagi koordinasi lintas sektor dalam mempercepat pemulihan fasilitas publik dan penataan kembali barang milik negara yang rusak agar fungsi pelayanan kepada masyarakat dapat segera pulih sepenuhnya.

Halaman

• Tentang Kami
• Kontak Kami
• Kebijakan Privasi
• Penyangkalan
• Syarat dan Ketentuan
• Kebijakan Editorial
• Digital Millennium Copyright Act - DMCA
• Sitemap