Upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Pulau Kalimantan terus diintensifkan seiring dengan meluasnya ancaman titik api. Hingga saat ini, operasi pemadaman di lapangan telah memasuki hari ke-48. Guna mengatasi situasi tersebut, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mengerahkan sebanyak 12.880 personel gabungan untuk memadamkan karhutla di Kalimantan. Kekuatan besar ini melibatkan sinergi dari berbagai unsur, mulai dari Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api (MPA), relawan, TNI, Polri, BPBD, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), pemerintah daerah, hingga elemen masyarakat setempat.
Dari unsur internal Kemenhut sendiri, sebanyak 758 personel Manggala Agni telah diterjunkan langsung ke lokasi kebakaran. Selain itu, guna memperkuat penanganan di wilayah rawan seperti Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, disiagakan pula 45 personel Bantuan Kendali Operasi (BKO) yang didatangkan dari Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan Selatan.
Kepala Balai Pengendalian Kebakaran Hutan Wilayah Kalimantan, Yudho Mustiko, menjelaskan bahwa operasi pemadaman darat dan udara terus berjalan, terutama di lokasi yang membutuhkan penanganan panjang. Memasuki pekan ketujuh, Kemenhut menerapkan rotasi personel untuk menjaga kondisi fisik tim, melaksanakan pemeriksaan kesehatan rutin, memperkuat dukungan logistik, serta membangun sumur bor darurat untuk mempermudah pasokan air di lokasi. Selain penanganan darat, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) juga telah digelar sebanyak 45 kali penerbangan dengan menyemai 45 ton bahan semai untuk memicu hujan.
Asbanda Dorong Penguatan Peran BPD sebagai Pilar Pembangunan Daerah
Kendala cuaca kering dan angin kencang sempat memicu situasi darurat di lapangan. Di Banjarbaru, kebakaran lahan dilaporkan merembet hingga ke kawasan Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) 9. Meskipun fasilitas fisik sekolah dipastikan aman, peristiwa tersebut sempat mengganggu jaringan internet di area sekitar.
Langkah pemadaman ini berjalan selaras dengan kebijakan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang menekankan pentingnya penguatan pencegahan, kesiapsiagaan, serta respons cepat. Di sisi penegakan hukum, Direktur Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan, Dwi Januanto Nugroho, memastikan pengawasan ketat terus berjalan. Saat ini, terdapat dua kasus karhutla yang masuk tahap penyidikan di Kalimantan Barat dan satu kasus dalam proses P-19 di Sumatra Utara. Kemenhut juga tengah menyelidiki kebakaran lahan seluas kurang lebih 25 hektare di kawasan Hutan Produksi KPH Lalan Mendis, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Kebakaran di Musi Banyuasin yang berlangsung sejak 26 Juli 2026 tersebut kini telah berhasil dipadamkan secara terpadu oleh tim gabungan dari Manggala Agni, BNPB, TNI, Polri, KPH, dan tim perusahaan.
Pemain Akui Garuda Pertiwi Terburu-buru meski Menang 3-0 atas Yordania
Melihat eskalasi kebakaran yang terjadi, Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan meminta pemerintah menetapkan bencana karhutla di Kalimantan sebagai bencana nasional. Usulan tersebut disampaikan menyusul temuan 1.487 titik panas serta adanya lonjakan kasus Infeksi Saluran Penyapusan Akut (ISPA) di tengah masyarakat.
Tantangan penanggulangan karhutla ini diprediksi akan semakin berat seiring dengan proyeksi cuaca ke depan. Fenomena Indian Ocean Dipole (IOD) diprediksi akan memasuki fase positif pada periode September hingga November 2026, yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah wilayah. Untuk memperkuat penanganan secara nasional, TNI turut mengerahkan 14.167 personel guna menangani karhutla di enam provinsi rawan, termasuk wilayah Riau dan Kalimantan.
