Ancaman destabilisasi akibat merosotnya kesejahteraan kelas menengah kini menjadi alarm keras bagi jalannya roda pemerintahan. Peringatan ini mengemuka seiring dengan rilis data terbaru yang menunjukkan penurunan tajam tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kabinet Presiden Prabowo Subianto. PDI Perjuangan mengingatkan agar pengambil kebijakan tidak terjebak dalam pusaran "Chilean Paradox", sebuah kondisi kontradiktif ketika indikator ekonomi makro tampak sukses di atas kertas, namun di saat yang sama terjadi gejolak sosial akibat ketidakpuasan publik yang mendalam di akar rumput.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, menggarisbawahi bahwa penurunan tingkat kepuasan ini merupakan potret nyata dari tekanan hidup yang dialami oleh kelas menengah. Kelompok masyarakat yang selama ini menjadi penopang stabilitas ekonomi tersebut perlahan-lahan terlempar ke bawah dan jatuh miskin akibat himpitan kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang tidak kondusif. Hasto memperingatkan bahwa mengabaikan suara kritis dari kelompok yang mengalami penurunan kelas ini sangat berbahaya karena akumulasi kekecewaan mereka dapat memicu risiko sosial dan politik yang tidak diinginkan.
BKN Uji Coba Kebijakan Kerja Dekat Rumah untuk Tekan Biaya Hidup ASN
Kekhawatiran tersebut sejalan dengan temuan teranyar dari Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Lembaga survei tersebut mencatat kemerosotan drastis tingkat kepercayaan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Hanya dalam kurun waktu sembilan bulan, angka kepuasan publik melorot dari 81,2 persen pada November 2025 menjadi tinggal 51,1 persen pada Juli 2026. Sebaliknya, persentase warga yang menyatakan tidak puas melonjak signifikan dari sebelumnya hanya 16 persen kini menyentuh angka 46,9 persen.
Direktur Eksekutif SMRC, Deni Irvani, menjelaskan bahwa anjloknya tingkat kepuasan ini berkelindan erat dengan memburuknya persepsi masyarakat terhadap tiga sektor krusial, yakni kondisi ekonomi, dinamika politik, dan penegakan hukum per Juli 2026. Survei nasional ini sendiri menjaring opini dari 749 responden pemilik hak pilih melalui metode acak pada rentang waktu 5 hingga 19 Juli 2026. Dengan tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, jajak pendapat bertajuk ”Kondisi Ekonomi Politik dan Approval Rating Presiden” ini mencatatkan margin of error sekitar 3,7 persen.
PM Narendra Modi Rombak Sistem Ujian Nasional Setelah Ditekan Demonstrasi Anak Muda
Menyikapi situasi yang kian menantang ini, Hasto menegaskan bahwa tanggung jawab untuk memulihkan keadaan tidak boleh dibebankan kepada pemerintah sendirian. Ia menyerukan kolaborasi erat antara seluruh elemen bangsa, baik yang berada di dalam maupun di luar struktur pemerintahan, untuk segera menyelamatkan sektor riil melalui tindakan yang cepat dan terpadu. Selain itu, mantan anggota DPR ini juga menyarankan agar metodologi survei di masa mendatang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif agar potret kegelisahan masyarakat di tingkat bawah dapat ditangkap secara lebih utuh dan akurat.
