Rombongan petugas menyisir sudut-sudut kota pada Kamis malam (23/7). Dari operasi gabungan itu, 52 orang yang mengais rezeki di ruang publik—gelandangan, pengemis, pemulung, dan pengamen—berhasil dijaring. Namun temuan yang mengusik datang dari meja pendataan: hanya 34 di antaranya yang benar-benar menyandang identitas Karawang. Delapan belas sisanya adalah wajah-wajah dari luar, merentang dari bandar-bandar kecil di Jawa Barat, menyembul dari Lampung, hingga dari titik-titik di Jawa Timur.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karawang, Marwati, tak kaget. Ia menyebut dua magnet utama: status Karawang sebagai kawasan industri raksasa dan posisinya sebagai daerah perlintasan yang sibuk. Dua faktor itu seperti undangan terbuka bagi siapa pun yang memimpikan penghasilan lebih besar. Lebih dari sekadar asumsi, hitung-hitungan di jalanan mengonfirmasi logika itu. Para pengemis dan pengamen yang terjaring mengaku bisa membawa pulang Rp70.000 hingga Rp150.000 per hari. Angka yang sulit mereka dapatkan di tempat asal.
Gubernur Bali Wayan Koster Bantah Hambat Program Makan Bergizi Gratis
Detail kecil yang justru paling bercerita justru datang dari para pemulung. Mereka membeberkan bahwa harga jual barang rongsokan di Karawang bertengger di kisaran Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Harga itu jelas lebih tinggi ketimbang di daerah-daerah tetangga. Di balik angka ini, tersirat rantai ekonomi informal yang bergerak mengikuti denyut pabrik: limbah industri, kardus bekas, logam sisa produksi, semua menciptakan ekosistem daur ulang yang lebih menguntungkan. Karawang, dalam skala kecil, menjadi pasar rongsokan premium bagi para pelintas.
Kepala Dinas Sosial Karawang, Agus Kurnia, membaca fenomena ini dengan lebih dingin. Baginya, razia dan penertiban hanyalah aspirin untuk demam yang kronis. “Tidak bisa selesai hanya dengan penjangkauan,” tegasnya, seraya mendorong rehabilitasi sosial, pemberdayaan, dan pemulihan fungsi sosial sebagai pendekatan wajib. Tujuannya jelas: mengubah para pejalan ekonomi informal ini menjadi individu yang mandiri dan tak lagi kembali ke aspal. Apalagi, dari pendataan terlihat bahwa kelompok pendatang ini gemar berpindah-pindah, mengikuti musim dan potensi pendapatan antar kabupaten.
Kemenpar Sediakan Lahan Poltekpar NHI Bandung untuk Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat
Dinas Sosial kini mengimbau warga agar aktif melapor saat menjumpai gelandangan, pengemis, atau pemulung yang memerlukan penanganan. Pelibatan publik menjadi kunci, mengingat akar persoalan sejatinya bersemayam di ketimpangan ekonomi antarwilayah. Selama celah penghasilan masih menganga lebar, Karawang akan terus menjadi tujuan migrasi jalanan. Solusi jangka panjang menuntut perpaduan antara penguatan ekonomi daerah asal, pelatihan kerja, dan kebijakan urbanisasi yang lebih manusiawi, agar ruang publik tak lagi menjadi medan survival bagi mereka yang terpaksa mencari peruntungan di kota orang.
