Kementerian Pariwisata mengambil langkah nyata dalam mendukung sektor pendidikan nasional dengan menyediakan sebagian lahan Kampus Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung. Lahan yang berlokasi di wilayah Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini dialokasikan khusus untuk mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat. Keputusan penyediaan aset negara ini menjadi bentuk kolaborasi strategis antar-lembaga pemerintah demi memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan.
Guna memastikan kelancaran rencana tersebut, Sekretaris Kementerian Pariwisata, Bayu Aji, bersama dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial, Robben Rico, turun langsung meninjau lokasi yang akan dijadikan tempat pembangunan. Peninjauan lapangan yang dilakukan bersama jajaran dari kedua kementerian ini difokuskan untuk menilai kesiapan lokasi secara menyeluruh serta membahas berbagai aspek teknis yang diperlukan. Langkah koordinasi ini dinilai krusial agar seluruh tahapan pembangunan fisik dapat segera direalisasikan tanpa hambatan administratif maupun teknis di lapangan.
Dalam peninjauan tersebut, Bayu Aji menekankan pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi generasi muda. Menurutnya, pendidikan merupakan kebutuhan dasar yang mutlak didapatkan oleh anak-anak Indonesia untuk masa depan mereka. Kolaborasi ini diharapkan dapat mempercepat penyediaan fasilitas pendidikan yang representatif bagi kelompok masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses sekolah berkualitas.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan

Sasaran utama dari pembangunan Sekolah Rakyat ini dirancang secara spesifik untuk menjangkau anak-anak dari keluarga miskin serta keluarga yang berada dalam kategori miskin ekstrem. Program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan aksesibilitas pendidikan yang kerap dihadapi oleh kalangan rentan. Dengan menyasar kelompok ini, pemerintah berharap dapat meminimalkan angka putus sekolah dan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk berkembang.
Berbeda dengan sekolah umum, Sekolah Rakyat ini akan menggunakan sistem pendidikan berasrama atau boarding school. Penerapan sistem asrama ini bukan tanpa alasan, melainkan diproyeksikan sebagai instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Dengan tinggal di asrama, para siswa dapat memperoleh lingkungan belajar yang kondusif, terjaga, dan fokus pada pengembangan diri secara maksimal tanpa terdistraksi oleh keterbatasan ekonomi keluarga sehari-hari.
Kurikulum yang diterapkan di Sekolah Rakyat tidak hanya menitikberatkan pada pencapaian akademik semata, tetapi juga memberikan perhatian besar pada pembentukan karakter unggul para siswa. Proses pembinaan karakter tersebut berlandaskan pada empat pilar utama yang saling terintegrasi. Keempat pilar tersebut meliputi kepemimpinan untuk melatih tanggung jawab, keterampilan praktis agar siswa mandiri, nasionalisme untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air, serta keagamaan sebagai fondasi moral spiritual mereka.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN

Penyediaan lahan kampus untuk proyek sosial ini mendapat respons positif dari pihak pengelola akademi. Direktur Poltekpar NHI Bandung, Anwari Masatip, menyampaikan bahwa sebagai perguruan tinggi vokasi yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Pariwisata, pihaknya menyambut baik kolaborasi lintas kementerian ini. Kerja sama antara Kementerian Pariwisata dan Kementerian Sosial ini dipandang sebagai langkah sinergis yang sangat positif untuk kemajuan sosial.
Anwari Masatip juga menegaskan komitmen penuh dari jajaran Poltekpar NHI Bandung untuk menyukseskan pembangunan fisik Sekolah Rakyat di area kampus mereka. Dukungan penuh ini diberikan sebagai bagian dari kontribusi nyata lembaga pendidikan vokasi tersebut terhadap agenda pembangunan nasional. Melalui penyediaan fasilitas pendidikan ini, Poltekpar NHI Bandung berharap dapat ikut andil dalam mempersiapkan generasi muda yang tangguh untuk menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045.






