Kehadiran koalisi gemuk dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memicu kekhawatiran publik akan hilangnya fungsi pengawasan yang sehat di parlemen. Menjawab tantangan demokrasi tersebut, sekelompok akademisi dan aktivis yang tergabung dalam Kabinet Bayangan mengambil langkah tak biasa. Mereka mengumumkan rencana untuk menyusun rapor kinerja khusus yang akan mengevaluasi jalannya pemerintahan resmi setelah tiga tahun masa jabatan berjalan. Langkah ini dirancang sebagai bentuk pengawasan alternatif yang berbasis data konkrit demi mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia.
Feri Amsari, yang didaulat sebagai Menteri Sekretaris Negara Kabinet Bayangan, menegaskan bahwa gerakan ini lahir dari kegelisahan atas mandulnya fungsi penyeimbang (checks and balances) di tingkat elite. Dengan sebagian besar kekuatan politik merapat ke gerbong pemerintah resmi, hampir tidak ada oposisi formal yang tersisa untuk mengoreksi jalannya roda pemerintahan. Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas ini menilai sistem presidensial saat ini mengalami kekacauan tata kelola, seperti adanya fenomena saling lapor yang tidak lazim antara pimpinan legislatif dan jajaran eksekutif.
Rapor kinerja yang tengah disiapkan oleh Kabinet Bayangan ini tidak akan sekadar berisi kritik tanpa arah. Feri menjelaskan bahwa evaluasi tersebut akan dilengkapi dengan bukti lapangan dan analisis data yang solid agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Melalui penilaian objektif ini, kelompok masyarakat sipil berharap jajaran menteri resmi terpicu untuk bekerja lebih optimal. Evaluasi berkala tersebut diposisikan sebagai cermin bagi pemerintah agar menyadari kekurangan mereka dalam melayani hak-hak dasar masyarakat luas.
Pemerintah Kantongi Komitmen Investasi Asing Ratusan Triliun Rupiah untuk Dorong Lapangan Kerja
Menariknya, gerakan ini tidak membatasi diri pada fungsi pengawasan verbal saja. Kabinet Bayangan juga berencana menggalang dana publik secara swadaya untuk mengeksekusi program-program mendesak yang gagal dipenuhi oleh negara. Feri mencontohkan kasus-kasus infrastruktur kritis seperti jembatan rusak yang membahayakan anak sekolah saat menyeberang sungai, hingga minimnya akses kesehatan di pelosok desa. Melalui pendanaan publik yang dikelola secara transparan, mereka berniat menghadirkan solusi nyata di lapangan sesuai dengan batas kapasitas keuangan yang berhasil dikumpulkan.
Untuk memperluas jangkauan gagasan ini, Kabinet Bayangan yang mencakup 15 pos kementerian tandingan ini akan aktif turun ke berbagai daerah, dengan fokus utama mengunjungi kampus-kampus. Mereka ingin membuka ruang dialog yang intensif dengan mahasiswa guna mendiskusikan program-program prioritas yang seharusnya dikerjakan oleh negara. Feri menekankan bahwa dalam filosofi gerakan ini, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi atau bertindak sebagai "presiden" mereka. Seluruh kerja dalam wadah ini dipastikan berjalan secara sukarela dan pro bono, tanpa adanya sokongan maupun keterikatan dengan partai politik mana pun.
Kabinet Prabowo Subianto Diisi Sejumlah Menteri Era Jokowi, Koalisi Sipil Bentuk Kabinet Bayangan
Meskipun membentuk struktur tandingan, Feri menegaskan bahwa gerakan ini sama sekali tidak berniat untuk merebut kekuasaan sah yang kini dipegang oleh Presiden Prabowo Subianto. Kabinet resmi tetap diakui sebagai pemerintah yang sah secara konstitusi. Kehadiran Kabinet Bayangan murni bertujuan untuk mengisi kekosongan peran kontrol publik dan memperjuangkan hak-hak konstitusional warga yang belum terpenuhi oleh kebijakan negara saat ini.
