Sebuah jalan tengah mewujud dalam sidang-sidang jelang Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memutuskan untuk merentangkan tangan lebih panjang kepada pengurus wilayah dan cabang di Tanah Papua. Keputusan ini bukan sekadar penyesuaian teknis, melainkan pengakuan bahwa denyut organisasi Islam terbesar di Indonesia itu harus terasa hingga ke ujung timur negeri, tanpa memaksa kader-kadernya mengabaikan realitas geografis dan keamanan setempat. Di sinilah kebijakan dispensasi itu menemukan maknanya: memberi ruang partisipasi yang tak seragam, karena persatuan tak harus selalu hadir dalam bentuk fisik yang sama.
Rapat gabungan PBNU menyepakati bahwa seluruh unsur kepengurusan NU di Papua dapat mengikuti proses konferensi dan muktamar secara hibrida. Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf menegaskan, langkah itu muncul setelah mempertimbangkan otonomi khusus yang melekat pada provinsi-provinsi di Pulau Cendrawasih. "Karena di sana ada otonomi khusus, maka kita beri yang namanya kebijakan khusus," ujarnya di Jakarta, Jumat pekan ini. Bagi pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, kekhususan Papua bukan sekadar status hukum, melainkan fakta lapangan yang harus dihormati oleh organisasi sebesar NU.
Skema hibrida yang ditawarkan membuka kemungkinan sebagian peserta duduk bersama dalam satu ruang di Papua, sementara rekannya yang terpisah jarak dan medan berat mengikuti secara daring. Model ini adalah respons terhadap kondisi keamanan dan akses yang seringkali tak bisa disamaratakan. Tanah Papua, dengan bentang alamnya yang menantang serta dinamika sosial-politik yang khas, memerlukan pendekatan yang tak kaku. Dispensasi ini juga menjadi semacam pelajaran bahwa organisasi berbasis akar rumput semestinya lentur membaca konteks lokal, bukan memaksakan keseragaman prosedur yang justru berpotensi meminggirkan suara-suara dari wilayah yang sulit dijangkau.
Saat Kecoa Politik Memaksa Menteri Pendidikan India Turun Takhta
Sementara pintu kelonggaran dibuka untuk Papua, persiapan di pusat terus bergerak. Muktamar akan digelar pada 27–30 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Sekitar 3.300 pengurus wilayah dan cabang dijadwalkan hadir untuk menentukan arah organisasi lima tahun ke depan, termasuk memilih Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Forum ini bukan sekadar ajang konsolidasi, melainkan panggung politik internal yang selalu menyita perhatian publik luas. Di titik inilah benang merah antara dispensasi Papua dan pusaran kontestasi kepemimpinan tampak terajut: memastikan tiap suara—termasuk dari Papua—terjaga agar proses demokrasi di tubuh NU berlangsung utuh.
Sejumlah nama calon Ketua Umum sudah mulai mencuat dan bergerilya mencari dukungan. Petahana Yahya Cholil Staquf kembali meramaikan bursa, demikian pula Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta dua pengasuh pesantren yang berpengaruh: Abdussalam Shohib dari Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif dan Muhammad Yusuf Chudlori dari Asrama Perguruan Islam Tegalrejo. Laporan media menyebutkan bahwa sebagian dari kandidat itu secara terbuka telah menyatakan kesiapan bersaing dan aktif menjaring dukungan dari pengurus wilayah serta cabang di seluruh Indonesia. Di tengah manuver politik yang kian menghangat, kebijakan khusus bagi Papua menjadi penegas bahwa perebutan kursi pucuk pimpinan tak boleh menutup mata terhadap wilayah yang kerap terlewat dalam peta perhatian.
Label 'Londo Ireng' dan Upaya Meredam Suara Kritis
Dispensasi ini adalah langkah kecil dengan makna besar. Ia menunjukkan bahwa tubuh NU masih mampu merawat ingatan akan wajah jamaknya sendiri: dari kota santri di Jawa hingga pedalaman Papua yang jauh dari hingar-bingar pemberitaan. Otonomi khusus yang diberikan bukan semata adaptasi administratif, melainkan jembatan kepercayaan agar kader-kader di sana tak merasa sebagai penonton. Di tengah riuhnya kandidasi, pesan yang dipancarkan cukup jernih: tak ada suara yang hilang, meski ia berasal dari balik layar konferensi digital.
