Apakah Kabinet Merah Putih pimpinan Presiden Prabowo Subianto benar-benar akan dirombak setelah peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang? Pertanyaan ini mengemuka seiring berhembusnya kabar burung mengenai rencana perombakan atau reshuffle kabinet. Isu yang beredar menyebutkan bahwa kocok ulang tersebut akan dilakukan setelah 17 Agustus 2026 dengan skala kecil, yang bertujuan untuk mengisi beberapa posisi jabatan yang saat ini masih lowong.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan resmi guna menjawab spekulasi tersebut. Saat ditemui wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat (7/8), Prasetyo menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana untuk merombak susunan Kabinet Merah Putih. Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa apabila perombakan kabinet nantinya benar-benar dilakukan, prioritas utamanya adalah mengisi posisi-posisi wakil menteri yang saat ini kosong karena alasan tertentu.
Adapun jabatan wakil menteri yang saat ini masih belum terisi antara lain posisi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Wakil Menteri Pertanian. Penjelasan dari pihak Istana ini memperjelas bahwa fokus pemerintah saat ini bukanlah melakukan evaluasi besar-besaran, melainkan melengkapi struktur pemerintahan yang belum lengkap demi kelancaran kinerja kabinet.
Pemerintah Kantongi Komitmen Investasi Asing Ratusan Triliun Rupiah untuk Dorong Lapangan Kerja
Tanggapan senada juga datang dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Saat berada di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan, pada Jumat (7/8), Muzani menyatakan dirinya belum mendengar adanya kabar mengenai rencana reshuffle kabinet tersebut. Ia menegaskan bahwa urusan bongkar pasang jajaran menteri dan wakil menteri sepenuhnya merupakan kewenangan dan urusan wilayah eksekutif.
Dari kalangan partai politik pendukung pemerintah, isu ini ditanggapi dengan sikap menghormati wewenang presiden. Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay menegaskan bahwa persoalan reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Saleh mengungkapkan bahwa Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan telah memberikan instruksi tegas kepada seluruh kader PAN untuk tetap fokus dan bekerja dengan sungguh-sungguh tanpa terpengaruh oleh desas-desus yang berkembang.
Sikap serupa ditunjukkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf. Dede sepakat bahwa keputusan untuk merombak kabinet berada sepenuhnya di tangan Presiden Prabowo selaku pemilik hak prerogatif. Lebih lanjut, Dede memberikan catatan mengenai kinerja para menteri saat ini. Berdasarkan pengamatannya terhadap para menteri yang menjadi mitra kerja di Komisi II DPR, ia menilai bahwa sejauh ini mereka telah menunjukkan performa kerja yang baik.
Kabinet Prabowo Subianto Diisi Sejumlah Menteri Era Jokowi, Koalisi Sipil Bentuk Kabinet Bayangan
Sementara itu, tanggapan berbeda datang dari pihak oposisi. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh dan menyarankan agar pertanyaan terkait kepastian reshuffle ditanyakan langsung kepada pihak pemerintah atau juru bicara Istana. Meski demikian, Andreas memberikan pandangan bahwa pemerintah mungkin memiliki penilaian tersendiri, termasuk hasil survei internal mengenai tingkat kepuasan publik yang berbeda dengan apa yang tampak di permukaan. Hal ini bisa menjadi salah satu dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan ke depan.
Dengan berbagai penjelasan dari pihak Istana dan pimpinan partai politik tersebut, kepastian mengenai reshuffle kabinet setelah pertengahan Agustus masih berada dalam koridor rencana pengisian jabatan yang kosong, bukan perombakan besar-besaran. Publik kini tinggal menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo Subianto selaku pemegang mandat penuh atas susunan kabinetnya.
