Kementerian Perdagangan China secara resmi mengeluarkan kebijakan baru pada Rabu (5/8) yang melarang organisasi maupun individu di dalam negeri untuk melakukan hubungan bisnis dengan tujuh entitas asal Amerika Serikat (AS). Keputusan ini menandai langkah tegas terbaru dari Beijing di tengah meningkatnya tensi perdagangan global. Selain larangan bisnis tersebut, Beijing juga memperketat kontrol ekspor untuk komoditas drone beserta teknologi terkait lainnya yang ditujukan ke wilayah Amerika Serikat.
Langkah pengetatan ekspor drone ini dilakukan secara terperinci oleh pemerintah China. Pengawasan ekspor drone yang baru ini mewajibkan setiap pengiriman menjalani peninjauan kasus per kasus secara ketat. Pemerintah China juga menegaskan bahwa tidak ada mekanisme perizinan yang dipercepat untuk memfasilitasi ekspor tersebut. Selain itu, peran lembaga-lembaga asal AS dalam melakukan inspeksi sertifikasi wajib terhadap pabrik-pabrik di China kini dibatasi. Secara spesifik, Beijing menangguhkan izin bagi badan-badan yang berbasis di AS untuk melakukan inspeksi pabrik lanjutan di bawah sistem sertifikasi wajib milik Tiongkok.
Tujuh entitas asal Amerika Serikat yang masuk dalam daftar larangan bisnis oleh Kementerian Perdagangan China tersebut meliputi Compliance Testing LLC, Applied DNA Sciences, Stratum Reservoir, Altana Technologies, Responsible Business Alliance, Verit茅 Group, dan Human Rights in China. Pemerintah China menuduh ketujuh entitas AS ini telah memberikan dukungan terhadap sanksi yang dijatuhkan oleh Washington terkait dengan wilayah Xinjiang. Kendati demikian, dalam pengumuman resminya, pihak pemerintah China tidak menyertakan tindakan pembekuan aset ataupun pemberlakuan larangan perjalanan terhadap ketujuh entitas tersebut.
Bakti Komdigi Optimalkan Satelit Satria-1 Jaga Internet di Sangihe, Talaud, dan Sitaro
Salah satu entitas yang secara khusus disasar oleh Beijing adalah Compliance Testing LLC, sebuah perusahaan pengujian dan sertifikasi yang berbasis di Mesa, Arizona. China memasukkan perusahaan ini ke dalam daftar tindakan balasan karena menuduhnya telah membantu dan mendukung langkah-langkah terbaru dari Komisi Komunikasi Federal AS (FCC) yang menyasar China. Sebelumnya, pada April lalu, FCC mengadopsi proses peninjauan cepat terhadap perangkat-perangkat yang diuji di laboratorium Amerika Serikat atau laboratorium negara mitranya. FCC juga mengusulkan penghentian pengakuan terhadap laboratorium pengujian serta lembaga sertifikasi yang berada di negara-negara yang tidak memiliki pengaturan timbal balik dengan Washington.
Menurut penjelasan Alfredo Montufar-Helu, selaku Managing Director dari Ankura China, langkah-langkah yang diambil oleh Beijing ini bukanlah keputusan yang mendadak. Ia menyatakan bahwa Beijing telah menghabiskan waktu selama beberapa bulan terakhir untuk membangun dan mempersiapkan perangkat langkah-langkah balasan mereka. Kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons langsung terhadap berbagai pembatasan terbaru yang diterapkan oleh Washington terhadap entitas-entitas China, mulai dari operator telekomunikasi, laboratorium pengujian, drone, router konsumen, kabel bawah laut, peralatan robotika canggih, hingga komponen inverter listrik.
Indosat, Ooredoo, Nokia, dan NVIDIA Berkolaborasi Luncurkan Zankore untuk Bangun Infrastruktur AI
Pihak China juga secara terbuka menyinggung keputusan pemerintah Amerika Serikat pada pekan lalu yang memasukkan lebih dari 40 entitas asal China ke dalam daftar Uyghur Forced Labor Prevention Act. Di sisi lain, ketegangan ini berpotensi terus berlanjut seiring dengan langkah pemerintahan Presiden Donald Trump yang dilaporkan tengah menyusun langkah keamanan nasional untuk melarang impor model baru komponen pusat data asal China, termasuk perangkat optical transceiver.
