Pembangunan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Lahan KAI Manggarai, Jakarta Selatan, resmi dimulai. Dalam acara peletakan batu pertama atau groundbreaking yang berlangsung pada hari Jumat (21/8), Ketua Satgas Perumahan Hashim Djojohadikusumo secara tegas meminta agar hunian tersebut tidak diborong oleh pihak-pihak tertentu. Langkah ini dinilai sangat penting agar program penyediaan hunian terjangkau tersebut tetap tepat sasaran dan benar-benar menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target utama.
Untuk memastikan program ini berjalan dengan tepat sasaran, Hashim meminta agar setiap peminat yang tertarik hanya diperbolehkan untuk membeli satu unit hunian saja. Pihak pengelola pun diminta untuk memastikan penerapan prinsip satu pelanggan, satu peminat, dan satu apartemen berjalan dengan ketat di lapangan. Hashim secara khusus memperingatkan adanya potensi praktik pembelian dalam jumlah besar oleh oknum-oknum tertentu. Oknum tersebut kerap menyiasati aturan dengan menggunakan nama orang lain yang bekerja untuk mereka, seperti nama sopir pribadi atau office boy. Menurut Hashim, modus penimbunan properti dengan meminjam nama pekerja seperti ini sudah diakui pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia.
Sebagai contoh, Hashim menggambarkan kekhawatirannya jika dari unit yang dibangun, misalnya dari total 3.000 unit, terdapat orang tertentu yang memborong hingga 300 atau 500 unit dengan cara menitipkannya atas nama sopir atau office boy mereka. Antisipasi ketat terhadap praktik spekulasi dan pembelian massal ini sangat krusial untuk dilakukan. Sebab, nilai tanah serta unit apartemen di kawasan Manggarai ini berpotensi meningkat dengan sangat tajam di kemudian hari. Potensi kenaikan nilai investasi yang tinggi ini didorong oleh lokasi hunian yang sangat strategis serta mutu pembangunan fisik bangunan yang dinilai bagus.
bank bjb Buka Early Access Jersey Baru Persib Musim 2026/2027 untuk Nasabah
Selain menyoroti masalah kepemilikan dan distribusi unit agar tepat sasaran, Hashim juga memberikan perhatian khusus pada aspek perawatan dan pemeliharaan lingkungan hunian setelah proses pembangunan selesai. Ia secara jujur mengakui bahwa aspek pemeliharaan atau maintenance kerap menjadi titik lemah di Indonesia. Menurutnya, dari dulu pembangunan fisik di Indonesia sudah berjalan dengan sangat bagus, namun kelemahan utama yang terus terjadi setelah proyek selesai adalah kurangnya pemeliharaan yang konsisten untuk menjaga kualitas bangunan tersebut.
Sebagai langkah solusi untuk mengatasi masalah pemeliharaan tersebut, Hashim mengusulkan agar dibentuk suatu badan atau entitas pengelolaan bersama yang bertugas khusus untuk merawat kawasan hunian tersebut demi kepentingan bersama. Di samping itu, ia juga menekankan pentingnya wadah bagi para penghuni. Sekitar 3.700 pelanggan dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN yang nantinya akan menempati hunian ini diharapkan memiliki wadah asosiasi, seperti neighborhood association atau sejenisnya, untuk mengelola berbagai kepentingan bersama di lingkungan apartemen tersebut.
Batas Kewenangan Hakim Praperadilan Menurut Ahli Hukum UGM
Dengan adanya sistem pengelolaan bersama dan wadah asosiasi yang terencana dengan baik, kualitas fisik serta kenyamanan hunian ini diharapkan dapat terus terjaga dalam jangka panjang. Hashim berharap agar dalam waktu 10 tahun ke depan, Presiden Prabowo, dengan didampingi oleh Menteri PKP Ara serta Direktur Utama KAI Bobby, dapat mengunjungi kembali kawasan hunian Manggarai ini. Ia ingin melihat bahwa apartemen yang telah dibangun bersama-sama tersebut nantinya masih berada dalam kondisi yang terawat dan baik.
