Bengkulu menjadi tuan rumah pertemuan penting bagi sektor perbankan daerah pada Jumat, 21 Agustus 2026. Acara tersebut dikemas dalam seminar bertajuk "Dukungan Pemerintah terhadap Penguatan Likuiditas BPD dalam Meningkatkan Stabilitas Sistem Keuangan Nasional". Agenda ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro, perwakilan dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta para Direktur Utama dan jajaran direksi Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari seluruh penjuru tanah air.
Dalam kesempatan tersebut, Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyuarakan pentingnya kesetaraan bagi institusi keuangan daerah. Asbanda terus mendorong penguatan peran BPD sebagai salah satu motor penggerak ekonomi di daerah melalui penyediaan ruang kompetisi yang setara (level playing field) dalam berbagai program maupun transaksi yang dikelola pemerintah. Ketua Umum Asbanda, Agus Haryoto Widodo, menegaskan bahwa pihaknya tidak menuntut proteksi khusus dari persaingan. Asbanda hanya mengharapkan kesempatan yang adil bagi BPD untuk bertindak sebagai bank penyalur dan mitra pemerintah, dengan catatan tetap memenuhi seluruh standar teknologi, tata kelola, kualitas layanan, serta manajemen risiko.
Budiawansyah Mundur dari Jabatan Direktur PT Vale Indonesia Tbk
Kesiapan BPD untuk bersaing secara terbuka didukung oleh fondasi keuangan yang kuat. Hingga periode Juni 2026, akumulasi aset dari 27 BPD di Indonesia tercatat menyentuh angka sekitar Rp1.043 triliun. Dari total aset tersebut, penyaluran kredit yang terealisasi mencapai kisaran Rp673 triliun, sementara perolehan Dana Pihak Ketiga (DPK) berada di angka sekitar Rp770 triliun. Agus Haryoto Widodo menjelaskan bahwa indikator-indikator keuangan ini menunjukkan kondisi fundamental BPD secara umum berada dalam status yang sehat.
Kesehatan keuangan ini menjadi modal berharga bagi BPD dalam menjalankan peran strategisnya di tingkat regional. Lembaga keuangan daerah ini memegang fungsi krusial dalam menyalurkan pembiayaan untuk berbagai sektor kehidupan masyarakat setempat, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), ketahanan pangan, sektor perumahan, layanan kesehatan, bidang pendidikan, sarana transportasi, hingga proyek infrastruktur daerah. Kendati demikian, karakteristik likuiditas BPD terbilang unik karena pergerakannya sangat dipengaruhi oleh siklus anggaran daerah, alokasi Transfer ke Daerah, realisasi APBD, serta aktivitas transaksi dalam ekosistem pemerintah daerah.
Kontribusi Terhadap UMKM Naik Terus, OJK Dorong Pertumbuhan Pindar
Mempertimbangkan pola likuiditas yang khas tersebut, Asbanda mengusulkan agar kebijakan penempatan dana milik pemerintah di BPD dapat difokuskan untuk mendorong fungsi intermediasi pada sektor-sektor produktif. Dengan total kekuatan aset yang melampaui Rp1.000 triliun, optimalisasi penempatan dana ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian daerah sekaligus memperkokoh stabilitas sistem keuangan di tingkat nasional.
