Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), mengungkapkan rencananya untuk merampingkan struktur pemerintahan sekaligus menata ulang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Jawa Barat. Langkah strategis ini diambil oleh pemerintah daerah sebagai upaya nyata untuk menghadapi tekanan fiskal serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan.
Rencana besar tersebut disampaikan oleh Dedi Mulyadi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa untuk memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat. Pertemuan penting ini diselenggarakan di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pada hari Rabu, 19 Agustus 2026.
Dalam pemaparannya, Dedi menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat tidak hanya perlu melakukan realokasi anggaran belanja daerah, tetapi juga dituntut untuk merampingkan kelembagaan secara menyeluruh. Ia menjelaskan bahwa jumlah pegawai dan jabatan di lingkungan Pemprov Jabar harus disesuaikan secara tepat dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Menurutnya, mempertahankan jumlah jabatan yang terlalu banyak akan berdampak buruk karena dapat memengaruhi kekuatan fiskal dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dedi Mulyadi Nilai Evaluasi Anggaran Jadi Kunci Orkestrasi Pembangunan Jabar
Oleh karena itu, restrukturisasi tata kelola pemerintahan ini akan diwujudkan dengan mengurangi jumlah jabatan serta organisasi perangkat daerah (OPD). Dalam penyederhanaan struktur ini, beberapa OPD yang ada akan digabungkan. Dedi mengindikasikan bahwa akan ada OPD yang tetap dipertahankan, ada dua OPD yang dilebur menjadi satu, bahkan ada kemungkinan tiga OPD digabungkan menjadi satu organisasi.
Selain melakukan penataan pada birokrasi pemerintahan, Dedi juga menyoroti kondisi BUMD di Jawa Barat secara kritis. Ia mengungkapkan bahwa jumlah BUMD yang sangat banyak, yang juga diikuti oleh melimpahnya jumlah komisaris dan direktur, tidak memberikan kontribusi yang signifikan secara historis. Sepanjang sejarah keberadaan BUMD di Jawa Barat, kontribusinya dinilai tidak begitu besar dan justru sering kali menjadi beban keuangan bagi daerah.
Di Balik Pakaian Modern, Ada Teknologi yang Direkayasa dari Serat
Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat merencanakan penggabungan seluruh BUMD menjadi satu wadah tunggal yang dinamakan Sangga Buana. Rencana merger ini mengecualikan Bank BJB, yang tetap akan berdiri sendiri. Dengan adanya penggabungan ini, seluruh aset BUMD di Jawa Barat nantinya dapat tercatat dan dikelola secara terpusat di bawah satu lembaga saja.
Dedi menambahkan bahwa BUMD hasil penggabungan ini nantinya harus dikelola oleh tenaga profesional yang ahli di bidangnya masing-masing. Untuk menjamin transparansi, proses pemilihan pengelola akan dilakukan melalui mekanisme seleksi terbuka untuk umum. Langkah pembenahan ini dirasa semakin mendesak mengingat Dedi juga menyinggung adanya direktur BUMD saat ini yang sudah ditahan serta adanya calon direktur BUMD yang sedang menghadapi permasalahan hukum.
