Bagaimana cara Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyelaraskan potensi daerah yang melimpah dengan keterbatasan anggaran demi pembangunan yang merata? Pertanyaan ini menjadi sangat krusial mengingat tantangan pembangunan di 27 kabupaten dan kota di provinsi tersebut sangat beragam, ditambah dengan adanya tekanan fiskal yang berat.
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa evaluasi anggaran menjadi salah satu kunci dalam mengorkestrasi pembangunan di Jawa Barat. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam Rapat Paripurna Istimewa untuk memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat. Acara tersebut diselenggarakan di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, pada Rabu (19/8/2026). Menurut Dedi, sistem evaluasi anggaran di Jawa Barat kini telah bergeser, dari yang sebelumnya hanya bersifat administratif kini diubah menjadi bersifat teknis.
Langkah teknis ini diambil di tengah upaya pemerintah daerah meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jawa Barat mencatat fluktuasi peringkat IPM yang cukup dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Sejak tahun 2020, peringkat IPM Jawa Barat sempat turun dari posisi ke-10 menjadi ke-16, lalu merosot lagi ke peringkat ke-18. Posisi ini kemudian membaik kembali ke peringkat ke-16, hingga mencapai peringkat ke-15 pada tahun 2024. Pada tahun 2025, peringkat Jawa Barat bertahan di posisi ke-15, namun mencatat peningkatan IPM tertinggi secara nasional.
Gubernur Dedi Mulyadi Akan Rampingkan OPD dan Gabungkan BUMD Jawa Barat
Salah satu indikator utama dalam perhitungan IPM adalah rata-rata lama sekolah. Perhitungan indikator ini melibatkan seluruh penduduk Jawa Barat dari berbagai kelompok usia, termasuk warga yang pada masa lalu tidak sempat mengenyam pendidikan formal. Guna mendongkrak angka tersebut, Dedi Mulyadi mendorong pengembangan program pendidikan kesetaraan melalui Paket A, B, C, dan D agar dapat diikuti oleh masyarakat dari lintas kelompok usia.
Ketimpangan capaian IPM antarwilayah juga masih menjadi pekerjaan rumah bersama. Wilayah perkotaan di Jawa Barat pada umumnya telah memiliki angka IPM yang tinggi, sedangkan beberapa wilayah kabupaten masih mencatatkan angka IPM yang relatif rendah. Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa standar kebutuhan hidup di setiap daerah berbeda-beda. Sebagai contoh, standardisasi kehidupan di Bekasi dengan tingkat upah tertentu harus dibedakan dengan daerah lain seperti Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut, dan Banjar.
Di Balik Pakaian Modern, Ada Teknologi yang Direkayasa dari Serat
Di sisi lain, pemerintah daerah saat ini sedang menghadapi tekanan fiskal yang berat. Oleh karena itu, orkestrasi pembangunan yang tepat sasaran menjadi sangat vital. Jawa Barat sendiri memiliki potensi yang sangat kaya, mulai dari sektor pertanian, kelautan, energi, panas bumi (geotermal), pembangkit listrik tenaga air dan surya, hingga industri manufaktur. Dedi menekankan bahwa investasi yang masuk ke Jawa Barat, yang kerap mencapai puncak tertinggi, harus memberikan dampak nyata terhadap ketersediaan serta penyerapan lapangan kerja di seluruh wilayah provinsi.
