Departemen Efisiensi Pemerintah atau Department of Government Efficiency (DOGE) yang digagas Presiden Donald Trump dan dipimpin Elon Musk telah menjadi episentrum perombakan anggaran federal Amerika Serikat sejak awal 2025. Badan ad hoc ini dibentuk bukan sebagai kementerian resmi, melainkan sebuah unit transformasi digital di bawah Kantor Presiden yang menyasar pemborosan, penipuan, dan penyalahgunaan dana publik. Dalam beberapa pekan pertama, DOGE langsung menancapkan pengaruhnya dengan membekukan kontrak, menghentikan hibah, dan mengakses sistem pembayaran federal. Langkah ini memicu perdebatan sengit tentang batas kewenangan lembaga yang belum pernah diuji secara hukum.
Klaim penghematan menjadi sorotan utama. Melalui akun resmi di platform X, DOGE merilis pembaruan real-time yang menunjukkan nilai kontrak dan hibah yang dihentikan telah melampaui 55 miliar dolar AS. Angka ini berasal dari pembatalan lebih dari 1.500 kontrak di berbagai lembaga, termasuk Badan Pembangunan Internasional AS (USAID), Departemen Pendidikan, dan Departemen Tenaga Kerja. Salah satu pos yang dipangkas adalah program keberagaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) serta hibah penelitian yang dinilai tidak sejalan dengan prioritas pemerintahan baru. Musk, yang bekerja tanpa gaji, menyebut target pengurangan bisa mencapai 1 triliun dolar dari total pengeluaran diskresioner tahunan sebesar 1,7 triliun dolar pada tahun fiskal 2024.
Bayang-Bayang ‘Londo Ireng’ di Era Demokrasi, Prabowo dan Metafora yang Membelah Ruang Kritik
Dampak pemangkasan ini langsung terasa di tubuh birokrasi dan para penerima hibah. Ribuan pegawai federal dirumahkan atau diberi cuti administratif, terutama staf yang masih dalam masa percobaan. Program kesehatan global, bantuan kemanusiaan, dan proyek penelitian energi bersih ikut terhenti. Di USAID saja, mayoritas dari 10.000 tenaga kerja kehilangan akses ke sistem internal, sementara 60 pejabat senior dibebastugaskan. Gedung Putih menegaskan bahwa restrukturisasi adalah bagian dari mandat yang diberikan pemilih, namun para analis anggaran independen mengingatkan bahwa banyak pemangkasan bersifat sementara karena sebagian besar belanja federal telah diwajibkan oleh undang-undang, seperti jaminan sosial dan layanan kesehatan.
Reaksi keras bermunculan dari Kongres dan masyarakat sipil. Senator dari Partai Demokrat menuduh Musk dan timnya bertindak di luar konstitusi karena membubarkan lembaga yang didirikan oleh Kongres tanpa persetujuan legislatif. Serikat pekerja pegawai federal melayangkan gugatan class action, menyatakan bahwa pembekuan pendanaan dan pemecatan massal melanggar undang-undang kepegawaian serta Undang-Undang Pengendalian Penyitaan. Sementara itu, puluhan jaksa agung dari negara bagian menggugat pemerintah federal atas penundaan dana bantuan yang telah diotorisasi. Di sisi lain, pendukung Trump melihat DOGE sebagai upaya yang sudah lama dinanti untuk merampingkan birokrasi. Perseteruan ini semakin tajam ketika Elon Musk menyebut hakim yang mengeluarkan putusan sementara sebagai “aktivis” melalui unggahan media sosialnya, memicu diskusi mengenai independensi yudikatif.
Kaesang Siap Rebut Suara di Kandang Puan pada Pileg 2029
Konteks ke depan, pertarungan hukum dan politik dipastikan akan terus berlanjut. Mahkamah Agung mungkin akan diminta untuk menafsirkan sejauh mana presiden bisa menghentikan pengeluaran yang telah disahkan Kongres. Secara paralel, nasib pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja bergantung pada proses banding di Dewan Perlindungan Sistem Merit yang independen. Bagi Elon Musk, keberhasilan DOGE akan menjadi reputasi baru di luar dunia teknologi; namun jika terganjal oleh pengadilan, ia berisiko turut menanggung beban politik bersama Trump menjelang pemilu paruh waktu 2026. Dari perspektif internasional, penghentian bantuan luar negeri oleh DOGE juga membuka ruang bagi aktor global lain untuk mengisi kekosongan pengaruh Amerika, terutama di kawasan yang selama ini sangat bergantung pada program USAID.
