DPR Usulkan Konsep Pra-Judicial untuk Uji Penyitaan Sebelum Sidang Pokok

Langkah ini diusulkan demi menyelaraskan upaya pemberantasan kejahatan ekonomi dengan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Nasyirul secara spesifik merujuk pada Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang perlindungan terhadap hak milik pribadi dan harta benda. Dalam ketentuan konstitusi tersebut, ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda di bawah kekuasaannya, serta hak milik pribadi tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun. Menurutnya, penyitaan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap merupakan tindakan sensitif yang menyentuh hak dasar warga negara. Oleh karena itu, kehadiran mekanisme pengujian yang objektif sebelum sidang pokok sangat diperlukan agar hak-hak konstitusional tersebut tidak terabaikan dalam proses penegakan hukum.

Dalam rancangan yang diusulkan, aturan pengujian pra judicial ini diproyeksikan untuk menjadi ketentuan yang bersifat lex specialis atau hukum yang bersifat khusus terhadap KUHAP baru. Berbeda dengan praperadilan biasa yang sering kali hanya menitikberatkan pada keabsahan administratif atau formalitas prosedur penangkapan dan penahanan, mekanisme pra judicial dalam RUU Perampasan Aset ini didesain untuk menilai dua dimensi sekaligus secara berimbang, yakni aspek formal dan aspek materiil. Dengan demikian, hakim yang memeriksa permohonan tidak hanya memeriksa kelengkapan dokumen penyitaan, tetapi juga menguji kebenaran substansi serta urgensi dari penyitaan aset tersebut sebelum perkara pokoknya disidangkan di pengadilan.

Baca Juga

Mantan Ketua DPRD Ponorogo SN Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Korupsi Tunjangan Perumahan

Meskipun mekanisme ini memberikan perlindungan bagi pemilik aset, Nasyirul mengingatkan agar aturan baru ini tidak menjadi celah hukum yang menghambat jalannya keadilan. Proses pengujian tidak boleh membuka ruang bagi penyalahgunaan wewenang atau digunakan sebagai taktik oleh pihak-pihak tertentu untuk memperlambat proses hukum utama yang sedang berjalan. Untuk mengantisipasi risiko tersebut, ia menekankan pentingnya merumuskan syarat formil dan materiil pengajuan pengujian secara sangat ketat di dalam draf undang-undang. Selain itu, regulasi ini harus menetapkan batas waktu penyelesaian perkara yang jelas agar proses hukum tidak berlarut-larut dan tetap menjaga efektivitas kinerja aparat penegak hukum.

Tantangan berikutnya yang harus diselesaikan oleh para perumus undang-undang di DPR RI adalah menentukan status hukum dari putusan pra judicial ini. Perlu ada kepastian hukum mengenai apakah putusan yang dihasilkan dari mekanisme pengujian ini bersifat final dan mengikat (final and binding), ataukah masih membuka peluang bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lanjutan. Nasyirul menyebutkan bahwa opsi pemeriksaan tingkat akhir di Mahkamah Agung tetap perlu dipertimbangkan sebagai langkah pamungkas guna menjamin keadilan yang hakiki bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara hukum tersebut. Hal ini penting untuk menghindari adanya ketimpangan hukum dan memastikan bahwa setiap putusan telah melalui proses eksaminasi yang matang.

Baca Juga

Tabir Gelap Temuan 995 Senjata di Tengah Prahara Sekolah di Jakarta Selatan

Perdebatan mengenai mekanisme pengujian penyitaan aset ini menunjukkan betapa kompleksnya penyusunan RUU Perampasan Aset di Indonesia. Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang progresif untuk merampas aset hasil kejahatan guna memulihkan kerugian negara secepat mungkin. Di sisi lain, kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak milik warga negara tetap menjadi pilar utama yang tidak boleh diabaikan dalam negara hukum. Formulasi konsep pra judicial yang matang diharapkan dapat menjadi jalan tengah yang menjembatani kedua kepentingan krusial tersebut demi terwujudnya sistem peradilan yang adil, transparan, dan akuntabel bagi seluruh masyarakat Indonesia.