Donald Trump Terbitkan Aturan Baru Batasi Wisata Persalinan dan Hak Lahir

Menanggapi putusan hukum tersebut, Donald Trump menyampaikan kekecewaannya secara terbuka. Saat berbicara kepada para wartawan di Oval Office, Trump menyatakan bahwa pemerintahannya menerima keputusan yang sangat tidak menguntungkan dari Mahkamah Agung mengenai hak lahir. Kendati Mahkamah Agung membatasi ruang gerak pemerintah untuk menghapus hak lahir secara total, putusan tersebut tetap mempertahankan beberapa pengecualian terbatas yang sudah berlangsung lama, seperti anak-anak dari diplomat asing atau musuh selama masa pendudukan militer asing.

Baca Juga

Bamsoet Sebut Pasal 45-49 KUHP Baru Perkuat Akuntabilitas Korporasi

Untuk menyiasati batasan hukum tersebut, perintah eksekutif yang baru diterbitkan ini dirancang secara lebih spesifik. Salah satu poin utamanya menyasar kelompok musuh asing, anggota organisasi teroris luar negeri, serta individu yang melakukan aktivitas lobi atas nama pemerintah asing. Berdasarkan aturan baru ini, anak-anak yang lahir dari kelompok-kelompok tersebut dinyatakan tidak berhak mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan hak lahir. Langkah ini memperluas batasan yang sebelumnya sudah ada dalam hukum Amerika Serikat, yang sebenarnya telah melarang pemberian visa jika tujuan utama pemohon adalah melahirkan di wilayah AS demi mendapatkan status kewarganegaraan bagi anaknya.

Wakil Kepala Staf Gedung Putih, Stephen Miller, memberikan penjelasan mengenai esensi dari kebijakan baru ini. Miller mendeskripsikan aturan tersebut sebagai bentuk larangan tegas terhadap praktik wisata persalinan yang selama ini dinilai memanfaatkan celah hukum. Di sisi lain, perdebatan internal di tubuh Mahkamah Agung sendiri mencerminkan perbedaan pandangan yang tajam. Hakim Agung John Roberts, yang menulis opini mayoritas, menegaskan bahwa kewarganegaraan merupakan hak dasar untuk memiliki hak dan berpartisipasi secara bebas dalam komunitas politik. Roberts juga menambahkan bahwa para perancang Amandemen ke-14 telah memperluas janji tersebut kepada setiap orang yang lahir merdeka di tanah ini, dan pengadilan berkewajiban menepati janji tersebut.

Baca Juga

Tanggapan Ketum PPP Mardiono Soal Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada Langsung

Sebaliknya, Hakim Agung Clarence Thomas menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion). Thomas menilai bahwa dengan putusan tersebut, pengadilan kembali melakukan kesalahan dengan mengakui hak konstitusional atas kewarganegaraan bagi anak-anak dari seluruh wisatawan persalinan asing serta imigran ilegal. Di tengah perdebatan regulasi dan status hukum imigran ini, laporan yang sama juga mencatat kondisi ketenagakerjaan secara umum di mana pekerja sektor informal yang rentan masih mendominasi dengan persentase mencapai 59,30%. Aturan baru ini dipastikan akan memicu diskusi panjang mengenai batasan wewenang eksekutif dalam menafsirkan konstitusi terkait hak-hak kewarganegaraan di masa mendatang.