Dewan Perdamaian Trump Rilis Kontrak Pertama Pembangunan Pos Militer di Gaza

Kontrak yang saat ini statusnya belum difinalisasi tersebut secara resmi diberikan kepada Arkel International. Perusahaan kontraktor yang berbasis di Louisiana, Amerika Serikat, ini bukanlah nama baru dalam proyek pertahanan, karena mereka memiliki pengalaman panjang menangani berbagai proyek pemerintah Amerika Serikat di Irak. Dewan Perdamaian sendiri diketuai langsung oleh Presiden Amerika Serikat dan dipimpin oleh tim khusus yang mencakup menantunya, Jared Kushner, serta rekannya, Steve Witkoff. Proyek ini dirancang sebagai bagian dari penyediaan fasilitas untuk mendukung Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF), yang bertugas membantu mengimplementasikan pengaturan keamanan serta tata kelola dalam peta jalan perdamaian tersebut.

Baca Juga

Investasi S&P 500 dan Nasdaq Kini Bisa Lewat Blockchain Melalui Tokenized ETF

Pangkalan militer darurat yang direncanakan tersebut akan dibangun dengan ukuran fisik yang relatif terbatas, yakni hanya seluas 100 meter kali 120 meter. Meskipun ukurannya tergolong kecil, fasilitas ini diproyeksikan memiliki kapasitas untuk menampung 150 personel tentara Maroko. Berdasarkan dokumen rencana awal, pembangunan pos penampungan ini sebenarnya merupakan tahap pertama dari proyek jangka panjang yang lebih besar, yaitu pembangunan markas militer utama dengan kapasitas total mencapai 5.000 personel ISF.

Lokasi pembangunan pangkalan militer ini berada di area yang sangat krusial, yaitu di dalam kawasan 60 persen wilayah Gaza yang saat ini berada di bawah kontrol langsung militer Israel. Letaknya diperkirakan berjarak sekitar satu mil dari perbatasan Israel. Di sisi lain, realisasi proyek ini masih menghadapi ketidakpastian geopolitik regional. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyatakan bahwa pemerintahannya masih mempelajari draf kesepakatan pelucutan senjata Hamas yang diajukan oleh Amerika Serikat. Dinamika militer di Timur Tengah juga terus berubah, di mana Amerika Serikat secara resmi telah mengakhiri kehadiran militer mereka selama sepuluh tahun di Suriah dan menyerahkan seluruh pangkalan militer kepada Damaskus seiring integrasi pasukan Kurdi ke institusi negara. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer telah resmi mengizinkan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan militer Inggris untuk operasi defensif terhadap Iran.

Baca Juga

Nilai Transfer Fantastis James Trafford ke Leeds United dan Rekor Kiper Termahal Inggris

Rencana pembangunan infrastruktur militer ini berdiri sangat kontras dengan lambatnya pemulihan kondisi kemanusiaan bagi warga sipil di Gaza. Sepuluh bulan setelah tercapainya gencatan senjata, sebagian besar dari 2 juta penduduk Gaza masih terpaksa bertahan hidup di dalam tenda-tenda pengungsian darurat yang sangat tidak layak. Kerusakan fisik di wilayah ini sangat masif, di mana sedikitnya 80 persen bangunan di Gaza dilaporkan rusak atau hancur akibat perang. Kondisi ini diperparah oleh krisis pangan yang luar biasa buruk. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah memperingatkan bahwa sekitar 10 persen dari populasi Gaza kini telah mencapai ambang kelaparan ekstrem (IPC Tahap 5) sebagai akibat langsung dari blokade total serta runtuhnya rantai pasokan bantuan kemanusiaan.