Untuk pertama kalinya dalam 17 tahun, seorang Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menjejakkan kaki di Damaskus. Kedatangan Antonio Guterres akhir pekan ini bukan sekadar seremoni protokoler, melainkan simbol terbukanya kembali pintu diplomasi bagi Suriah yang selama bertahun-tahun terisolasi. Di ruang konferensi pers yang mungkin sudah lama tidak menyaksikan pertemuan setingkat ini, Menteri Luar Negeri Asaad al-Shaibani menyambut momentum tersebut dengan bahasa yang sarat harapan: kunjungan ini adalah penegasan bahwa negaranya tidak lagi menjadi penonton, melainkan mitra aktif di panggung internasional.
Namun, di balik pelukan diplomatik itu, terselip agenda mendesak yang jauh lebih konkret. Al-Shaibani dengan gamblang menyebut rekonstruksi sebagai prioritas utama dalam pembicaraannya dengan Guterres. Ia tidak hanya membayangkan bantuan-bantuan darurat yang selama ini menjadi nadi kemanusiaan, melainkan menuntut sebuah strategi pemulihan menyeluruh yang dipimpin langsung oleh pemerintah Suriah. Pendekatan ini menjadi sinyal bahwa Damaskus ingin mengubah paradigma hubungan dengan PBB, dari sekadar penerima intervensi kemanusiaan menjadi arsitek bagi pembangunan kembali negeri yang porak-poranda akibat konflik berkepanjangan.
Saatnya Ajak Anak Mendaki, 10 Gunung Ramah Pemula Ini Pilihannya
Gagasan besar itu tidak hadir dalam ruang hampa. Kenyataan di lapangan menunjukkan sekitar 3,5 juta warga Suriah telah kembali ke tanah air mereka dalam salah satu gelombang repatriasi sukarela terbesar di dunia. Angka ini menjadi bukti adanya kepercayaan dasar bahwa situasi keamanan telah cukup kondusif untuk memulai hidup baru. Bagi al-Shaibani, tahap berikutnya tidak bisa ditawar: mempercepat rekonstruksi nasional agar para pemulang itu tidak terjebak dalam reruntuhan harapan. Pemerintah pun mengaitkan terwujudnya agenda ambisius ini dengan satu syarat fundamental, yaitu pencabutan berbagai pembatasan internasional dan penciptaan kerangka hukum yang memungkinkan transisi dari bantuan darurat menuju pembangunan jangka panjang.
Akan tetapi, optimisme yang dibangun dalam pertemuan itu terus dibayangi oleh pelanggaran kedaulatan yang masih menganga. Al-Shaibani menegaskan bahwa perdamaian berkelanjutan tidak akan pernah berlabuh selama operasi militer dan pendudukan ilegal Israel di luar garis tahun 1974 masih berlangsung. Bagi Damaskus, situasi ini bukan cuma persoalan perbatasan; ia menguras sumber daya nasional yang semestinya dialihkan untuk menyembuhkan luka dalam negeri. Di titik inilah diplomasi menghadapi ujian paling berat: seberapa jauh komunitas internasional, melalui PBB, sanggup menerjemahkan solidaritas rekonstruksi menjadi tekanan nyata untuk menghentikan agresi yang dianggap Suriah sebagai ancaman langsung terhadap keamanan kawasan.
Deru Mesin di Hutan Lindung Itu Kini Senyap
Sementara itu, Guterres dijadwalkan bertolak meninjau markas Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF) di zona penyangga Dataran Tinggi Golan. Kunjungan ke pos penjaga perdamaian yang telah mengawasi gencatan senjata sejak 1974 itu menjadi pengingat pahit bahwa konflik di wilayah ini belum menemukan titik akhirnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bahkan telah menyatakan perjanjian penarikan diri tahun 1974 runtuh, menambah panas situasi di perbatasan selatan. Dengan demikian, pertemuan di Damaskus sejatinya meletakkan dua narasi yang saling tarik: harapan akan pembangunan kembali Suriah, dan bayang-bayang pendudukan yang tak kunjung sirna. Dunia kini menanti apakah babak baru hubungan Suriah-PBB akan menjelma menjadi kenyataan yang membumi, atau sekadar catatan kaki diplomatik yang kembali tenggelam oleh suara konflik yang belum benar-benar padam.
