Ruang Pimpinan Gedung Nusantara III di Kompleks Parlemen Senayan menjadi saksi pertemuan sarat makna pada Jumat, 24 Juli 2026. Dua Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut jajaran pengurus Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Lebih dari sekadar audiensi, forum itu menjelma menjadi ruang dengar langsung denyut pembangunan dari pelosok negeri, menyatukan detak kebijakan pusat dengan kebutuhan nyata masyarakat kabupaten.
Di hadapan para bupati, Cucun Ahmad menegaskan bahwa parlemen membuka pintu selebar-lebarnya bagi aspirasi pemerintah daerah. Ia menggambarkan DPR sebagai telinga yang terus disandarkan ke bawah, menangkap setiap masukan sebagai bekal merancang kebijakan yang tepat sasaran. Menurutnya, gelombang suara dari kabupaten bukan sekadar laporan, melainkan kompas yang memandu DPR agar arah penganggaran benar-benar memantik percepatan pembangunan di akar rumput.
Dari Pengangkut Energi Menjadi Pemain Logistik Maritim Terpadu, PIS Bukukan Lompatan Bisnis di 2025
Dalam pertemuan itu, sorotan tajam mengarah pada kebijakan efisiensi anggaran yang tengah hangat diperdebatkan publik. Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi menyampaikan apresiasi atas terbukanya jalur dialog, namun dengan tegas membawa misi krusial: efisiensi tak boleh memangkas nadi layanan dasar. Ia mendorong agar ruang fiskal yang dialokasikan ke daerah tetap terjaga, sehingga mesin pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tidak kehilangan bensinnya. Baginya, kebijakan efisien sejati adalah yang mampu memangkas pemborosan tanpa mengikis hak warga atas sekolah, puskesmas, dan jalan yang layak.
Menjawab kegelisahan itu, Dasco yang turut memimpin pertemuan menunjukkan sikap terbuka. Ia tidak menampik adanya dinamika yang berkembang di tengah masyarakat dan pemerintah daerah. Ia menyatakan, seluruh catatan dan harapan yang mengalir dari APKASI akan menjadi bagian dari bahan musyawarah DPR saat berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Dasco berikhtiar mencari titik persambungan antara semangat efisiensi anggaran dan kebutuhan riil lapangan, agar angka-angka di atas kertas tidak berubah menjadi beban baru bagi kepala daerah yang setiap hari bertarung dengan tantangan lapangan.
Koperasi Desa Merah Putih Disiapkan sebagai Ujung Tombak Baru Penyaluran Bansos
Pertemuan itu menjadi cermin bahwa sinergi antara Senayan, pemerintah pusat, dan kabupaten bukan sekadar jargon. DPR meneguhkan komitmennya untuk terus merajut kerja sama erat, memadukan perencanaan nasional dengan urgensi lokal. Dengan mengawal kebijakan anggaran yang efektif dan mendengar langsung rintik kebutuhan daerah, parlemen berupaya memastikan bahwa guliran pembangunan tidak hanya mencatat pertumbuhan di atas kertas, tetapi benar-benar menyentuh senyum warga di setiap sudut kabupaten. Proses inilah yang kelak menentukan apakah efisiensi akan menjadi pisau bedah yang menyembuhkan atau justru menyayat daya tahan pelayanan publik.
