Perdamaian yang terjalin antara satpam Fiktor Harefa dan tiga aparat kepolisian di pos Polisi Thamrin, Jakarta Pusat, menyisakan sejumlah fakta yang perlahan terbuka. Salah satu yang paling mengejutkan adalah status mobil mewah yang mereka tumpangi. Kapolsek Metro Menteng AKBP Braiel Arnold Rondonuwu menegaskan bahwa Toyota Alphard yang terlibat insiden di Bundaran HI bukanlah kendaraan dinas, melainkan mobil pribadi. Pengakuan ini langsung membelokkan persepsi publik yang semula mengira mobil tersebut bagian dari operasional resmi.
Kronologi yang disampaikan Fiktor memperlihatkan betapa situasi di lapangan bisa memantik emosi. Saat lampu merah menyala dan pejalan kaki berhak menyeberang, sebuah Alphard menerobos. Merasa tugasnya melindungi keselamatan orang lain diabaikan, Fiktor memukul kaca mobil sambil berteriak memperingatkan pengemudi. Tiga orang kemudian keluar dari kendaraan dan terjadi aksi saling dorong. Demi menghindari kemacetan dan eskalasi, Fiktor mengajak semuanya menuju pos polisi.
Alphard Pribadi Berselimut Pelat Curian, Profesionalisme Polisi Diuji Publik

Di dalam pos, mediasi berlangsung dengan sorotan utama pada tindakan Fiktor yang memukul kaca. Kepala Pospol menegur keras langkah itu, dan Fiktor pun mengakui kesalahannya. Ia meminta maaf kepada pengemudi, menjadikannya pelajaran untuk lebih berhati-hati. Secara resmi, kedua pihak sepakat menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan. Kapolsek Braiel menyebut mereka saling mengakui kekeliruan dan berjabat tangan. Kuasa hukum Fiktor, Wiradarma Harefa, juga membenarkan bahwa kliennya memilih jalan damai agar bisa segera kembali bekerja.
Namun, perdamaian personal itu tidak menghentikan langkah institusi. Dua jalur pemeriksaan tetap berjalan. Pertama, Subdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya akan menindaklanjuti dugaan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan pengemudi Alphard. Kedua, Bidang Propam Polda Jawa Barat mendalami indikasi arogansi yang muncul dari pengemudi maupun penumpang. Artinya, meski di atas kertas konflik sudah padam, mekanisme internal kepolisian tetap bergerak untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran etika, terutama karena mobil yang dipakai adalah kendaraan pribadi.
Kemendagri dan KPK Jaga Integritas Kepala Daerah Lewat 10 Klaster Kunjungan

Yang menarik, suasana damai itu sempat terusik sesaat setelah mediasi. Fiktor mengaku, begitu keluar dari pos polisi, kerah bajunya diangkat oleh sang sopir yang kembali melontarkan kata-kata keras. Fiktor memilih merespons dengan terus mengakui kesalahannya, menunjukkan upayanya meredam konflik. Kini, sementara Fiktor ingin melanjutkan hidup dan pekerjaannya tanpa beban, pihak kepolisian justru menghadapi perjuangan lain: menyelesaikan persoalan internal yang dianggap perlu diluruskan. Dua jejak penyelidikan itu menjadi pengingat bahwa rekonsiliasi di permukaan tak selalu menutup seluruh luka di bawahnya.






