Hening seketika menyelimuti ruang rapat paripurna DPRD Sumatera Utara, Selasa (21/7) pekan lalu. Gubernur Bobby Nasution tiba-tiba berdiri, memanggil seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beranjak keluar. Langkah tegas itu menghentikan rangkaian acara yang seharusnya menjadi puncak pengesahan pertanggungjawaban APBD 2025. Tawa dan gumam anggota dewan berganti menjadi spekulasi: retakkah hubungan eksekutif-legislatif? Lima hari berselang, Bobby akhirnya membeberkan alasan di balik aksi walk out yang menggetarkan panggung politik Medan itu.
Bobby menegaskan, kepergiannya bukanlah gesture pemberontakan, melainkan pengakuan bahwa acara utama telah usai. “Rapat jadwalnya jam 09.00, sudah dimulai meski mundur karena masalah kuorum. Satu rangkaian paripurna sudah selesai,” ujarnya di Medan, Sabtu (25/7). Ironisnya, persoalan keabsahan forum justru mencuat di penghujung sesi, dipicu interupsi dari Fraksi PDI Perjuangan. Bagi Bobby, perdebatan tentang jumlah peserta sah tidak lagi relevan setelah seluruh agenda pokok dituntaskan.
Yang membuat Bobby mengernyit adalah siapa yang mempersoalkan kuorum. Informasi yang ia terima menyebutkan bahwa fraksi yang mempertanyakan kehadiran justru memiliki tingkat partisipasi terendah. “Yang nanya masalah kuorum itu, setahu saya fraksinya paling sedikit yang hadir. Ini disampaikan ke saya, saya enggak tahu benar apa enggak, karena bukan saya yang pegang absen,” katanya. Ia tak menuding langsung, namun menyiratkan sebuah kontradiksi: mempersoalkan ketidakhadiran orang lain sementara barisan sendiri tak utuh. Sindiran halus itu menjadi pukulan balik terhadap narasi yang menempatkan dirinya sebagai pihak yang abai terhadap prosedur.
Mengenal Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 dari Kemendagri
Di titik inilah Bobby membeberkan sikap dasarnya: batas tegas antara eksekutif dan legislatif harus dijaga. Ia hadir sebagai undangan untuk menunaikan kewajiban konstitusional, bukan untuk menjadi penonton atau penengah dalam silang sengketa internal dewan. “Yang punya kegiatan kan DPRD. Kami sebagai eksekutif, undangan. Kalau yang ribut internal mereka, masa kami eksekutif nguping? Kan enggak umum. Ya sudah, saya bilang pulang,” tegasnya. Bagi Gubernur 32 tahun itu, berlama-lama mendengarkan anggota dewan saling interupsi soal tata tertib bukan hanya tidak produktif, tetapi bisa dimaknai sebagai bentuk intervensi tak langsung ke wilayah legislatif. Maka ia memilih mundur, mengajak seluruh OPD menghindari jebakan politis yang bukan ranah mereka.
Aksi itu sempat memicu dugaan keretakan dengan partai-partai pengusung di DPRD Sumut. Bobby membantah anggapan itu dengan lugas. Ia menyebut pihak yang mengajukan interupsi beruntun—Syahril Siregar dari PDI Perjuangan dan Arifay Tambunan dari Gerindra—bukanlah bagian dari koalisi pendukungnya. “Justru yang nanya dari partai yang saya sebutkan tadi, bukan dari partai pendukung,” ujarnya, merujuk pada PDI Perjuangan. Ketegangan sesungguhnya, kata Bobby, adalah perdebatan antaranggota dewan yang saling tarik suara soal kuorum dan tata tertib.
Bantah Curi Start Pemilu 2029, Ahmad Ali Sebut PSI Mulai Lebih Awal
Tanpa kehadiran Gubernur, penandatanganan keputusan bersama tentang pertanggungjawaban APBD 2025 terpaksa ditunda. Padahal, dokumen itu adalah kunci transparansi anggaran bagi masyarakat Sumut. Bobby memilih menunggu suasana internal dewan kembali kondusif, di saat ketua DPRD Erni tetap menyatakan forum sah dengan 69 anggota hadir. Sikapnya menyisakan satu pesan: eksekutif akan menghormati panggung legislatif, tapi tak akan terseret menjadi pelengkap pertunjukkan yang bukan porsinya.
