Pemerintah memetakan enam provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori rawan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) selama berlangsungnya musim kemarau yang disertai ancaman fenomena El Nino. Langkah antisipasi kini tengah diintensifkan guna menekan dampak buruk dari kondisi cuaca ekstrem tersebut.
Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Teuku Faisal Fathani, menyampaikan informasi tersebut setelah menghadiri rapat terbatas bersama Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta pada Selasa (28/7). Berdasarkan hasil pemetaan dan analisis cuaca, enam wilayah yang diidentifikasi memiliki kerawanan tinggi terhadap karhutla adalah Provinsi Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
Kondisi kerawanan ini diperparah oleh status iklim Indonesia yang saat ini dilaporkan telah memasuki kategori fenomena El Nino kuat. Secara ilmiah, fenomena El Nino dapat terjadi ketika suhu di permukaan laut di kawasan Samudra Pasifik mengalami kenaikan hingga mencapai 0,5 derajat Celsius atau bahkan lebih tinggi dari kondisi normal. Kenaikan suhu permukaan laut ini memicu pergeseran pola cuaca yang berdampak pada penurunan curah hujan secara drastis di wilayah Indonesia.
Ada 64 Hotspot Karhutla di Sumut, Paling Banyak di Karo
Menghadapi situasi tersebut, Teuku Faisal Fathani menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini terbagi menjadi dua hal penting, yaitu mengantisipasi potensi karhutla serta menanggulangi ancaman kekeringan. Sebagai langkah konkret untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan di wilayah-wilayah rawan, pemerintah menerapkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) secara berkala.
Selain difokuskan pada enam provinsi utama yang paling rawan, pemerintah juga menerapkan operasi modifikasi cuaca ini di beberapa wilayah lain secara situasional. Beberapa daerah yang juga menjadi sasaran operasi situasional tersebut di antaranya adalah Kepulauan Riau, Aceh, serta sejumlah tempat lainnya yang dinilai membutuhkan intervensi cuaca guna menjaga kelembapan tanah dan menekan potensi titik api.
Kementerian Kehutanan Sanksi Enam Perusahaan Terkait Karhutla di Kalimantan, Satu Izin Dibekukan
Di sisi lain, untuk mengatasi ancaman kekeringan yang berpotensi mengganggu pasokan air nasional, BMKG tidak bekerja sendiri. Lembaga ini menjalin kerja sama erat dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta merangkul pihak swasta guna melaksanakan modifikasi cuaca yang bertujuan untuk mengisi waduk-waduk yang ada.
Saat ini, Indonesia tercatat memiliki total 240 waduk yang tersebar di berbagai wilayah. Upaya pengisian melalui rekayasa cuaca ini memang tidak dilakukan secara serentak pada seluruh waduk yang ada, melainkan difokuskan pada beberapa waduk tertentu yang dinilai krusial. Pengisian waduk ini ditargetkan agar infrastruktur air tersebut tetap dapat berfungsi optimal untuk menyuplai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), mengairi lahan pertanian melalui sistem irigasi, serta menjamin ketersediaan air bersih bagi konsumsi masyarakat selama musim kemarau panjang ini.
