Turki Perluas Kewenangan Pemerintah atas Ruang Digital Melalui UU Keamanan Siber Baru

Kebijakan baru ini langsung memicu kritik tajam dari kalangan akademisi dan pegiat hak asasi manusia yang menyoroti potensi penyalahgunaan kekuasaan. Profesor hukum dari Universitas Bilgi Istanbul sekaligus aktivis hak digital, Yaman Akdeniz, menyatakan bahwa regulasi ini menciptakan sebuah pusat komando bagi apa yang ia sebut sebagai rezim kepatuhan digital Turki. Senada dengan pandangan tersebut, Tomiwa Ilori dari organisasi Human Rights Watch menegaskan bahwa kewenangan di bidang keamanan siber semestinya tidak dipusatkan sepenuhnya pada cabang eksekutif pemerintahan tanpa adanya pengawasan independen dan sistem perlindungan hak-hak sipil yang memadai.

Baca Juga

Megawati Soekarnoputri Hadiri Peluncuran Buku Autobiografi Erros Djarot di Gedung Kesenian Jakarta

Di pihak pemerintah, para pejabat dan pendukung regulasi ini menegaskan bahwa langkah tegas tersebut sangat dibutuhkan dalam lanskap geopolitik saat ini. Pemerintah Turki berargumen bahwa pengetatan kontrol siber diperlukan untuk menjaga keamanan nasional, melindungi infrastruktur kritis negara, menegakkan kedaulatan digital, serta memelihara ketertiban umum. Selain alasan keamanan, terdapat pula argumen efisiensi anggaran. Ersan Aksu, seorang anggota parlemen dari Partai Keadilan dan Pembangunan (AK), menjelaskan bahwa sentralisasi kewenangan ini akan mengeliminasi tumpang tindih fungsi antarkementerian dan lembaga, yang diproyeksikan mampu menghemat anggaran negara hingga sebesar 30 miliar lira Turki.

Kekhawatiran publik mengenai dampak undang-undang baru ini diperkuat oleh rekam jejak pengetatan digital yang sudah sering terjadi di Turki. Otoritas setempat sebelumnya telah berulang kali menerapkan pembatasan pita lebar (bandwidth throttling) guna memperlambat akses masyarakat ke berbagai platform media sosial populer seperti X, YouTube, Instagram, dan WhatsApp. Sebagai contoh nyata, akses ke sejumlah layanan digital tersebut sempat dibatasi selama hampir dua hari penuh saat meletusnya protes besar setelah penahanan Wali Kota Istanbul, Ekrem İmamoğlu, tahun lalu. Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Kebebasan Berekspresi Turki (İFÖD), sejauh ini hampir 1.000 akun media sosial dengan total pengikut mencapai lebih dari 25 juta telah diblokir oleh pemerintah, termasuk akun X utama milik İmamoğlu sendiri yang memiliki pengikut lebih dari 9 juta pengguna.

Baca Juga

Kebakaran di Taman Nasional Gunung Rinjani Sembalun Berhasil Dikendalikan

Tidak berhenti di situ, pemerintah Turki kini juga tengah mengkaji penerapan kebijakan baru yang mewajibkan sistem verifikasi usia bagi para pengguna media sosial melalui platform e-Devlet. Langkah ini direncanakan berjalan beriringan dengan aturan baru yang melarang anak-anak di bawah usia 15 tahun untuk memiliki akun media sosial sendiri. Rencana ini diproyeksikan akan semakin memperluas kontrol administratif pemerintah terhadap identitas digital warganya di masa mendatang.