Sinergi KUB dan Kolaborasi BPD-BPR Menjadi Fokus Regional Bank Summit 2026

Meski demikian, proses pembentukan KUB tidak terlepas dari sejumlah hambatan operasional dan psikologis di lapangan. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh BPD meliputi adanya perbedaan visi serta kepentingan dari masing-masing pengurus daerah, tingkat kesiapan modal dan teknologi yang bervariasi, hingga kekhawatiran dari beberapa pihak mengenai potensi hilangnya identitas lokal dari BPD yang bersangkutan setelah bergabung dalam kelompok usaha tersebut.

Baca Juga

Optimalisasi KUB Menjadi Kunci Penguatan Likuiditas dan Layanan Bank Pembangunan Daerah

Menanggapi berbagai kekhawatiran tersebut, Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo memberikan pandangannya mengenai parameter kesuksesan sebuah bank. Menurut Winardi, keberhasilan KUB BPD sebenarnya tidak hanya ditentukan oleh tercapainya target modal inti minimum sebesar Rp3 triliun. Terdapat faktor-faktor penting lain yang menentukan kesuksesan jangka panjang perbankan, yaitu permodalan, tata kelola yang baik, keandalan sistem, kesiapan teknologi, serta kompetensi SDM. Bank Jatim menekankan pentingnya kesepakatan awal mengenai visi dan misi di antara seluruh anggota yang tergabung dalam KUB. Manfaat dari pembentukan KUB ini harus dipastikan saling menguntungkan bagi setiap anggota melalui sinergi ekosistem bisnis yang konkret dan terukur.

Di samping pembahasan mengenai KUB, forum ini juga mengulas dinamika kerja sama antara BPD dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Bank Jatim mencatat bahwa upaya memperkuat kemitraan dengan BPR melalui skema bank jangkar masih menghadapi tantangan tersendiri. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan belum selarasnya target bisnis di antara kedua belah pihak serta adanya biaya tambahan yang timbul dalam proses sinkronisasi target tersebut.

Baca Juga

Transmart Full Day Sale Pangkas Harga Kasur Berkualitas Jadi Rp600 Ribuan

Sebagai jalan keluar untuk mengatasi tantangan kemitraan ini, BPD dan BPR disarankan untuk melakukan pembagian segmen pasar yang jelas dalam penyaluran kredit guna menghindari tumpang tindih sasaran debitur. Selain itu, kedua lembaga keuangan ini dapat bersinergi dalam pemanfaatan layanan digitalisasi untuk memperluas jangkauan nasabah. Dari perspektif Bank Jakarta, potensi kerja sama antara BPD dan BPR dinilai cukup baik, namun dengan catatan bahwa kemitraan tersebut harus diletakkan dalam struktur hukum dan operasional yang tepat. Kemitraan ini dapat disinergikan dalam bentuk linked program yang dirancang secara hati-hati agar tidak memindahkan atau mengalihkan risiko bisnis dari satu pihak kepada pihak lainnya.