Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah besar dalam penataan sistem transportasi publik dengan menyerahkan pengelolaan transportasi laut ke wilayah Kepulauan Seribu kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mulai tahun 2027 mendatang, PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) secara resmi akan memegang kendali atas operasional dan pengelolaan moda transportasi laut yang menjangkau kawasan Kepulauan Seribu. Sebelum keputusan ini diambil, pengelolaan serta pengawasan seluruh transportasi laut di wilayah DKI Jakarta berada sepenuhnya di bawah wewenang Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta. Perubahan kebijakan ini menandai babak baru dalam integrasi transportasi perairan di wilayah ibu kota.
Pengumuman mengenai pengalihan wewenang pengelolaan transportasi laut ini disampaikan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, saat berada di kawasan Bundaran HI, Jakarta, pada hari Minggu, 9 Agustus. Berdasarkan informasi yang dikutip dari Antara, Gubernur Pramono Anung menegaskan bahwa pengelolaan transportasi laut tersebut tidak akan lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tetapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini Transjakarta. Langkah strategis ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam pelayanan transportasi laut bagi masyarakat yang tinggal atau berkunjung ke Kepulauan Seribu.
Kebijakan pengalihan pengelolaan ke pihak Transjakarta ini didasari oleh prinsip kesetaraan bagi seluruh warga Jakarta. Gubernur Pramono Anung menyatakan bahwa masyarakat yang tinggal di wilayah Kepulauan Seribu pada dasarnya memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses serta fasilitas transportasi publik yang berkualitas. Warga Kepulauan Seribu berhak menikmati fasilitas yang setara dengan apa yang dirasakan oleh warga lainnya yang berada di lima wilayah kota administrasi Jakarta. Dengan pengelolaan di bawah manajemen Transjakarta, standar pelayanan transportasi laut diharapkan dapat disamakan dengan standar transportasi darat yang sudah berjalan dengan baik selama ini.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Selain memaparkan rencana pengembangan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu, Gubernur Pramono Anung juga memberikan penjelasan mengenai perkembangan proyek infrastruktur transportasi penting lainnya di daratan Jakarta, yaitu proyek LRT Jakarta untuk rute Kelapa Gading hingga Manggarai. Proyek pembangunan jalur kereta ringan atau LRT ini dikerjakan dan dibangun sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai salah satu proyek prioritas, nilai investasi atau anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan proyek LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai ini tergolong sangat besar, yakni mencapai sekitar Rp12,1 triliun.
Secara teknis, lintasan LRT Jakarta yang menghubungkan kawasan Kelapa Gading hingga Manggarai ini memiliki panjang jalur sekitar 12,2 kilometer. Jalur kereta ringan sepanjang belasan kilometer tersebut direncanakan akan melayani para penumpang melalui 11 stasiun yang tersebar di sepanjang rute perjalanannya. Dengan adanya infrastruktur ini, waktu tempuh perjalanan bagi masyarakat dari Kelapa Gading menuju Manggarai diperkirakan hanya akan memakan waktu selama 28 menit. Hal ini tentu akan memangkas waktu perjalanan secara signifikan dan memberikan alternatif moda transportasi yang cepat bagi warga Jakarta.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Proyek pembangunan infrastruktur LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai ini ditargetkan untuk dapat diresmikan pada bulan Agustus 2026. Terkait dengan agenda peresmian tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan harapannya agar prosesi peresmian proyek transportasi massal ini dapat dilakukan secara langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Kehadiran Presiden dalam peresmian ini diharapkan menjadi momentum penting bagi perkembangan transportasi publik yang terintegrasi di Jakarta, sejalan dengan visi pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan di masa mendatang.
