Pemerintah Taiwan kini tengah mempercepat pembangunan armada drone udara serta kapal tanpa awak demi menghadapi potensi ancaman invasi dari China. Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk antisipasi terhadap situasi geopolitik yang kian dinamis di wilayah tersebut. Strategi pertahanan yang diterapkan oleh Taiwan ini terinspirasi langsung dari pengalaman perang di Ukraina. Dengan memanfaatkan teknologi nirawak secara masif, Taiwan bertujuan menciptakan konsep medan perang yang oleh militer Amerika Serikat diistilahkan sebagai "hellscape" atau "neraka" untuk menyulitkan pergerakan kekuatan lawan.
Meskipun demikian, perjalanan pengembangan teknologi ini tidak berjalan tanpa hambatan. Direktur Jenderal Perencanaan Strategis Kementerian Pertahanan Taiwan, Letnan Jenderal Huang Wen-chi, secara terbuka mengakui bahwa upaya Taiwan terkait pengembangan drone dan sistem penanggulangan drone sebenarnya dimulai agak terlambat. Pada tahap awal pengembangannya, pihak militer harus melakukan proses uji coba sambil berjalan untuk menemukan formula yang tepat. Namun, komitmen Taiwan kini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Kemampuan drone serta sistem penangkal drone tersebut kini telah diintegrasikan ke dalam Han Kuang, yang merupakan latihan militer tahunan Taiwan yang berlangsung selama 10 hari.
LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Siap Diresmikan, Tarif Flat Rp5.000 Hingga Oktober
Sebagai bagian dari upaya mengamankan kedaulatan, Taiwan juga berfokus untuk membangun rantai pasok drone domestik secara mandiri. Langkah ini dinilai sangat krusial agar Taiwan tidak bergantung pada pihak luar apabila terjadi skenario blokade. Guna merealisasikan rencana besar tersebut, dukungan finansial yang masif pun dipersiapkan oleh berbagai pihak di dalam negeri. Pemerintah Taiwan telah mengusulkan anggaran sekitar US$6,5 miliar atau setara dengan Rp115,7 triliun untuk jangka waktu lima tahun yang difokuskan pada pengadaan drone. Di sisi lain, pihak oposisi di Taiwan juga menunjukkan perhatian besar terhadap sektor ini dengan mengajukan usulan anggaran sebesar US$7,4 miliar atau sekitar Rp131,7 triliun untuk jangka waktu enam tahun.
Di sektor industri sipil dan pertahanan, target yang dicanangkan oleh Taiwan juga sangat ambisius. Ketua Asosiasi Industri Drone Nasional Taiwan, Max Lo, mengungkapkan bahwa Taiwan menargetkan kapasitas produksi dapat mencapai hingga 100.000 unit drone per bulan pada tahun 2030 mendatang. Dari total target produksi tersebut, sekitar setengahnya direncanakan untuk dialokasikan bagi pasar ekspor. Potensi pertumbuhan industri ini pun sudah mulai terlihat nyata. Pada kuartal pertama tahun 2026 saja, nilai ekspor drone dari Taiwan telah menyentuh angka US$115 juta atau sekitar Rp2,05 triliun, di mana angka tersebut telah melampaui total ekspor sepanjang tahun 2025. Sementara itu, untuk memperkuat sektor pertahanan, pemerintah setempat menargetkan untuk memiliki lebih dari 210.000 unit drone udara dan laut.
Kapal Tenggelam Buat Warga Ngamuk, Batu Melayang-Benda Dibakar
Namun, untuk mengoperasikan armada drone dalam skala besar, Taiwan menghadapi tantangan internal yang tidak mudah. Mick Ryan, seorang pensiunan mayor jenderal dari Australia yang juga merupakan peneliti senior di Lowy Institute, memberikan catatan penting terkait strategi ini. Menurut Ryan, Taiwan harus melakukan perubahan yang mendasar pada struktur organisasi, sistem pelatihan, serta doktrin militernya agar benar-benar mampu mengoperasikan kawanan drone secara efektif di medan tempur. Tantangan ini semakin nyata mengingat pihak Beijing tidak tinggal diam. China dilaporkan juga tengah aktif mengembangkan pesawat dan kapal tanpa awak versi mereka sendiri, lengkap dengan teknologi canggih yang dirancang khusus untuk mendeteksi dan menghancurkan drone milik lawan.
