Pemerintah saat ini tengah memproses rencana perubahan status hukum untuk infrastruktur bandar udara di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengajukan rancangan Peraturan Presiden (Perpres) terkait perubahan status khusus pada bandara di IKN tersebut. Langkah pengajuan rancangan regulasi ini dilakukan secara terencana agar bandara yang pada awalnya dibangun dan difungsikan sebagai Bandara VVIP di IKN dapat dialihkan statusnya menjadi bandara yang mampu melayani penerbangan komersial secara umum.
Walaupun rancangan Perpres tersebut telah diajukan secara resmi, Menhub Dudy Purwagandhi menjelaskan bahwa proses perubahan status khusus bandara ini harus dipertimbangkan secara matang dan hati-hati. Pertimbangan yang mendalam ini sangat diperlukan karena di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terdapat tiga bandar udara yang jarak lokasinya saling berdekatan. Ketiga fasilitas penerbangan tersebut meliputi bandara yang berada di Samarinda, bandara di Balikpapan, serta bandara di IKN itu sendiri. Oleh karena itu, pemerintah harus menghitung dan merencanakan distribusi lalu lintas penerbangan dengan saksama di wilayah Kalimantan Timur.
Polri Bantah Febrie Adriansyah soal Penggeledahan Harus Izin Jaksa Agung
Perhitungan distribusi lalu lintas penerbangan ini sangat penting dilakukan demi memastikan operasional ketiga bandara tersebut dapat berjalan secara seimbang dan optimal tanpa saling tumpang tindih. Di sisi lain, Otorita IKN (OIKN) juga telah mengajukan usulan yang sama untuk mengubah status khusus bandara tersebut menjadi bandara komersial. Kepala OIKN Basuki Hadimuldjono memiliki rencana besar untuk memperluas fungsi operasional dari Bandara VVIP IKN yang berlokasi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Melalui perubahan status dari bandara khusus menjadi komersial, bandara tersebut diproyeksikan tidak hanya melayani penerbangan biasa, melainkan juga dapat melayani embarkasi untuk penerbangan ibadah haji dan umrah.
Guna merealisasikan rencana perluasan fungsi bandara sebagai embarkasi haji dan umrah tersebut, Basuki Hadimuldjono menyatakan bahwa dirinya telah menjalin komunikasi langsung dengan pihak Kementerian Haji (Kemenhaj). Dalam koordinasi tersebut, Basuki menjelaskan bahwa persyaratan untuk dapat menyelenggarakan embarkasi haji sebenarnya tidaklah terlalu rumit karena hanya membutuhkan minimal sekitar 400 jemaah saja agar suatu bandara bisa ditetapkan sebagai lokasi embarkasi keberangkatan haji.
Soroti Kelelahan Awak Kapal, Menhub Jelaskan Aturan Jam Kerja Pelaut
Rencana strategis mengenai pengembangan fungsi bandara ini disampaikan secara langsung oleh Basuki Hadimuldjono dalam acara media briefing yang diselenggarakan di Kantor Nusantara Balai Kota, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, pada hari Jumat (14/8/2026). Basuki memaparkan bahwa dengan status barunya nanti, Bandara VVIP IKN berpotensi menjadi pusat atau hub keberangkatan ibadah haji dan umrah bagi masyarakat di seluruh wilayah Pulau Kalimantan, bahkan jangkauannya dapat mencakup sebagian wilayah di Pulau Sulawesi. Saat ini, pihak Otorita IKN (OIKN) tengah menunggu kelanjutan progres dari proses administrasi perubahan status bandara khusus tersebut menjadi bandara komersial sepenuhnya.
