Peta geopolitik di kawasan Pasifik yang berdekatan dengan Indonesia bersiap mengalami perubahan penting. Wilayah Otonom Bougainville kini tengah memantapkan langkah untuk memisahkan diri sepenuhnya dari Papua Nugini dan menjadi negara baru yang berdaulat. Presiden Bougainville, Ishmael Toroama, telah menetapkan tenggat waktu politis yang tegas bagi wilayah tersebut untuk merealisasikan proses kemerdekaan.
Pemerintah Otonom Bougainville secara resmi memutuskan untuk mengambil langkah bertahap sebelum benar-benar diakui sebagai negara berdaulat. Berdasarkan rencana yang telah disusun, wilayah kepulauan ini akan terlebih dahulu bertransisi menuju pemerintahan mandiri atau self-government pada tahun 2027. Setelah fase transisi tersebut berhasil dilewati, Bougainville menargetkan untuk meraih kemerdekaan penuh pada tahun 2030 mendatang.
Langkah politik yang diambil oleh Bougainville ini memiliki landasan hukum dan historis yang kuat. Seluruh proses transisi menuju kemerdekaan didasarkan pada Perjanjian Perdamaian Bougainville, Bagian XIV dari Konstitusi Papua Nugini, serta berbagai kesepakatan tertulis yang dicapai pasca-referendum. Hasil referendum masa lalu, di mana mayoritas mutlak masyarakat setempat memilih untuk berpisah, tetap menjadi pilar utama sekaligus dasar tuntutan rakyat Bougainville untuk mendirikan negara berdaulat.
LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Siap Diresmikan, Tarif Flat Rp5.000 Hingga Oktober
Dalam menjalankan proses transisi ini, Bougainville dan Pemerintah Papua Nugini berpegang pada peta jalan resmi yang tertuang dalam berbagai dokumen kesepakatan. Beberapa dokumen penting yang menjadi acuan utama di antaranya adalah Komunike Bersama tertanggal 11 Januari 2021, Pernyataan Bersama Kokopo, Pernyataan Bersama Wabag, kesepakatan dalam forum APEC, Kovenan Era Kone, hingga Perjanjian Melanesia.
Sebelum resmi menjalankan pemerintahan mandiri, Bougainville saat ini berada dalam fase persiapan yang akan berlangsung hingga tanggal 1 September 2027. Selama masa persiapan ini, fokus utama Pemerintah Otonom Bougainville adalah memperkuat pondasi internal mereka. Upaya penguatan ini mencakup peningkatan kapasitas institusi-institusi lokal, tata kelola pemerintahan, pemantapan sektor keamanan, serta kesiapan ekonomi agar wilayah tersebut mampu mandiri saat berpisah nanti.
Kapal Tenggelam Buat Warga Ngamuk, Batu Melayang-Benda Dibakar
Setelah fase persiapan tersebut selesai, masa transisi baru akan dimulai secara resmi pada 1 September 2027. Pada tanggal tersebut, Bougainville akan memasuki era pemerintahan mandiri dengan mengambil alih sejumlah kewenangan tambahan dari pemerintah pusat. Pengambilalihan wewenang ini dilakukan secara konstitusional, yakni dengan merujuk pada Pasal 289 Konstitusi Papua Nugini.
Meskipun bertekad bulat untuk memisahkan diri dan mendirikan negara baru, Presiden Ishmael Toroama menegaskan bahwa proses ini tidak akan merusak hubungan baik dengan negara induknya. Toroama menyatakan komitmennya untuk tetap menjalin hubungan persahabatan yang erat serta kerja sama yang baik dengan Pemerintah Papua Nugini di masa depan.
