Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, sepanjang masa kepemimpinannya telah menerima berbagai penghargaan dan penghormatan dari masyarakat adat di berbagai penjuru nusantara. Gelar-gelar adat tersebut diberikan oleh berbagai kesultanan, lembaga adat, hingga suku-suku lokal sebagai bentuk apresiasi atas kepemimpinan serta dedikasinya dalam memimpin bangsa. Pengakuan adat ini terbentang luas dari ujung barat di Sumatra hingga ke wilayah paling timur di Papua.
Salah satu penghargaan adat yang diterima Joko Widodo berasal dari Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Dalam acara Festival dan Karnaval Gajah yang diselenggarakan di Kota Kupang, beliau dianugerahi gelar adat "Saudara Raja Raja Timor". Gelar kehormatan ini disematkan secara kolektif oleh para raja yang memimpin kerajaan-kerajaan di Pulau Timor, meliputi wilayah Amanatun, Malaka, Amanuban, Mollo, Biboki, Bikomi Nilulat, Amfoang, Kupang, dan Amarasi. Sebagai simbol pengangkatan resmi dalam prosesi adat tersebut, Presiden Joko Widodo menerima sebuah tongkat dan kain adat khas daerah setempat.
Sebelumnya, di bagian barat Indonesia, Kedatun Keagungan Lampung juga memberikan penghormatan serupa. Lembaga adat ini menganugerahkan gelar "Baginda Pemuka Bangsa" kepada Joko Widodo. Gelar tersebut merupakan bentuk penghormatan tertinggi dari Kedatun Keagungan Lampung, yang diberikan secara khusus atas jasa dan pengabdian Joko Widodo selama memimpin Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Perjalanan penerimaan gelar adat ini juga mencakup wilayah Maluku dan Maluku Utara. Pada tanggal 8 Mei 2015, Kesultanan Tidore di Maluku Utara menganugerahkan gelar adat "Biji Nagara Madafalo" atau yang berarti "Yang Dipertuan Agung Anak Negara". Prosesi penganugerahan gelar tersebut diserahkan secara langsung oleh Sultan Tidore, H Husaeinsyah. Dua tahun berselang, tepatnya pada 24 Februari 2017, Joko Widodo kembali menerima gelar adat kehormatan saat berkunjung ke Ambon, Maluku. Bertempat di Kristiani Center, Ketua Majelis Latupati Maluku, Bonifaxius Silooy, menyematkan gelar "Upu Kalatia Kenalean Da Ntul Po Deyo Routnya Hnulho Maluku" kepada sang Presiden.
Di Pulau Kalimantan, apresiasi adat juga datang dari Lembaga Adat Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Pada tanggal 7 Mei 2017, Joko Widodo memperoleh gelar adat "Kapiteng Lau Pulo". Penganugerahan gelar ini dilangsungkan di Pantai Pagatan, Kabupaten Tanah Bumbu, bertepatan dengan pelaksanaan acara Puncak Budaya Maritim Pesta Laut Mappanretasi 2017.
Penghormatan adat berlanjut hingga ke wilayah Papua. Saat melakukan kunjungan kerja ke daerah Agats pada tanggal 12 April 2018, Joko Widodo disambut hangat oleh masyarakat Suku Asmat. Dalam kesempatan tersebut, masyarakat setempat memberikan nama adat "Kambepit" kepada beliau. Nama "Kambepit" merujuk pada sosok panglima perang legendaris Suku Asmat dari rumpun Bismania, yang dikenal luas oleh masyarakat setempat sebagai figur yang berani dan visioner.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Pada tahun yang sama, tepatnya tanggal 7 Oktober 2018, Kesultanan Deli di Sumatera Utara turut memberikan penghormatan tertinggi mereka. Dalam kunjungan kerjanya ke provinsi tersebut, Joko Widodo dianugerahi gelar "Tuanku Sri Indera Utama Junjungan Negeri". Upacara adat penyematan gelar ini dilangsungkan di Istana Maimoon dan dipimpin langsung oleh Pemangku Sultan Deli, Tengku Hamdy Osman Delikhan Al-Haj. Gelar ini tercatat sebagai gelar bangsawan dengan tingkatan tertinggi di lingkungan Kesultanan Deli.
Deretan gelar adat yang diterima oleh Presiden Joko Widodo ini mempertegas pengakuan dari berbagai struktur adat tradisional di Indonesia terhadap kepemimpinannya, sekaligus merepresentasikan keberagaman budaya yang menyatu dalam penghormatan kepada kepala negara.
