Riset Mahasiswa Temukan Peluang Ekonomi dan Tantangan Logistik Program Makan Bergizi Gratis di Desa

Berdasarkan temuan riset AMM, Program Makan Bergizi Gratis terbukti memiliki potensi besar dalam mendorong roda perekonomian di tingkat desa. Potensi ini terlihat dari adanya penyerapan tenaga kerja lokal serta pemanfaatan rantai pasok dari lingkungan terdekat. Sebagai contoh, operasional dapur SPPG di Desa Mekarbaru melibatkan sekitar 50 orang tenaga kerja, di mana sekitar 80 persen di antaranya merupakan warga sekitar yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Selain menyerap tenaga kerja, program ini juga menghidupkan usaha lokal. Seluruh kebutuhan beras untuk program dipasok langsung dari penggilingan padi desa yang berjarak hanya sekitar 200 meter dari dapur utama SPPG. Tidak hanya itu, kebutuhan bahan pangan lokal lainnya seperti daging ayam dan ikan juga mengalami lonjakan permintaan yang signifikan, naik dari sekitar 70 kilogram menjadi lebih dari 100 kilogram per hari sejak program ini mulai berjalan.

Kendati mencatatkan dampak ekonomi yang positif, riset AMM juga mengidentifikasi sejumlah tantangan penting yang harus segera dibenahi, terutama dalam mengoptimalkan pemenuhan bahan pangan lokal. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah belum optimalnya peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) serta Koperasi Desa Merah Putih dalam mengelola rantai pasok bahan baku. Akibatnya, pemenuhan kebutuhan untuk komoditas hortikultura seperti sayur-sayuran dan buah-buahan belum dapat dipasok secara mandiri dari desa setempat, melainkan masih harus didatangkan dari pasar induk yang berlokasi di luar wilayah tersebut.

Baca Juga

Peringatan Hari Anak Nasional di CFD Blora Jadi Lautan Semangat Kemerdekaan

Guna mengatasi berbagai tantangan tersebut, aliansi mahasiswa ini merumuskan beberapa rekomendasi strategis bagi para pemangku kebijakan. AMM merekomendasikan adanya penguatan peran BUMDes dan koperasi dalam skema pengadaan bahan baku program. Langkah ini perlu diiringi dengan peningkatan pembinaan terhadap para petani, peternak, serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar mampu memenuhi standar pasokan. Selain itu, AMM menekankan pentingnya peningkatan transparansi data dalam seluruh proses pelaksanaan program. Terakhir, mereka mengusulkan agar Badan Gizi Nasional (BGN) berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan untuk melakukan pengukuran status gizi para penerima manfaat secara berkala. Langkah evaluasi ini dinilai krusial guna mengukur efektivitas nyata dari Program Makan Bergizi Gratis dalam menekan angka stunting serta anemia di masyarakat.