Pemerintah Indonesia menegaskan kembali komitmennya yang kuat untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Penegasan komitmen ini disampaikan secara resmi dalam sebuah pertemuan tingkat menteri yang membahas mengenai Yerusalem. Pertemuan tersebut diselenggarakan di Amman, Yordania, pada tanggal 5 Agustus 2026. Dalam forum internasional ini, Indonesia kembali menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk meraih kemerdekaannya.
Pertemuan tingkat menteri di Amman tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri luar negeri dan wakil menteri luar negeri dari berbagai negara Arab serta Turkiye. Selain perwakilan dari negara-negara tersebut, Sekretaris Jenderal Liga Arab juga turut hadir dalam pertemuan penting ini. Untuk mewakili Pemerintah Indonesia, Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Arrmanatha Nasir hadir secara langsung dalam pertemuan tersebut. Di kalangan diplomatik, Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia ini juga akrab disapa dengan panggilan Tata.
Terkait dengan hasil dan jalannya pertemuan di Amman, juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, memberikan penjelasan kepada publik. Dalam sebuah press briefing resmi yang diadakan oleh Kemlu pada hari Kamis, 13 Agustus 2026, Nabyl menyampaikan pernyataan dari Wamenlu Indonesia. Menurut penjelasan Nabyl, Wamenlu Arrmanatha Nasir menyampaikan kecaman yang sangat keras terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh warga Israel. Selain itu, Indonesia mengecam keras pelanggaran hukum internasional yang terjadi di wilayah Palestina, Yerusalem Timur, Masjid Al-Aqsa, serta Tepi Barat. Indonesia menegaskan bahwa kekerasan dan pelanggaran hukum internasional tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja ataupun dinormalisasi.
Tentara Israel Usir Warga Palestina di Qusra Usai Pengepungan Pemukim Yahudi
Dalam kesempatan yang sama di Amman, Indonesia juga menegaskan dukungannya yang penuh terhadap Hashemite Custodianship atas tempat-tempat suci yang berada di Yerusalem. Sebagai bentuk kontribusi nyata, Wamenlu Arrmanatha Nasir mengusulkan lima langkah konkret dari Indonesia untuk membantu mengatasi situasi di Palestina. Kelima langkah konkret yang diusulkan oleh Indonesia tersebut mencakup berbagai aspek krusial untuk penyelesaian konflik dan dukungan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.
Langkah pertama yang diusulkan oleh Indonesia adalah pembangunan strategi internasional yang berbasis pada persatuan. Langkah kedua berfokus pada penegakan hukum internasional serta kepatuhan terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional (ICJ). Langkah ketiga yang disuarakan oleh Indonesia adalah pentingnya perluasan pengakuan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.
Langkah keempat adalah penguatan perlindungan terhadap kesucian dan keamanan Masjid Al-Aqsa. Sementara itu, langkah kelima yang diusulkan mencakup dukungan penuh terhadap rekonstruksi wilayah Gaza, penguatan persatuan internal di antara faksi-faksi Palestina, serta jaminan keberlanjutan bagi badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina, yaitu UNRWA.
PM Jepang Desak Iran Jamin Keamanan Selat Hormuz tanpa Biaya Tambahan
Pertemuan tingkat menteri di Amman ini akhirnya menghasilkan sebuah Pernyataan Bersama atau Joint Statement. Di dalam Joint Statement tersebut, para peserta pertemuan menyatakan penolakan secara tegas terhadap segala bentuk tindakan unilateral yang dapat merusak upaya perdamaian, termasuk tindakan pemindahan misi diplomatik negara-negara asing ke Yerusalem.
Menutup keterangannya, juru bicara Kemlu Nabyl menyatakan bahwa Comprehensive Plan yang telah disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB merupakan sebuah konsensus kolektif yang penting untuk menghentikan perang yang sedang berlangsung. Nabyl juga kembali menegaskan komitmen jangka panjang Indonesia bahwa Indonesia akan terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
