Rencana Pembentukan Satgas Pajak Kota Cirebon Menuai Kritik dari Pelaku Usaha

Namun, rencana pelibatan aparat penegak hukum ini langsung mendapat penolakan dari pelaku usaha setempat. Hera Damayanti, salah satu pengusaha di Cirebon, menilai langkah penagihan paksa tersebut kurang tepat. Menurutnya, Pemerintah Kota Cirebon seharusnya terlebih dahulu membenahi kualitas pelayanan publik serta kinerja aparatur sipil negara sebelum menerapkan tindakan yang dinilai represif. Hera menegaskan bahwa aparat penegak hukum bukanlah penagih utang atau debt collector yang bertugas menakut-nakuti masyarakat.

Lebih lanjut, Hera mendesak agar pemerintah daerah lebih mengedepankan transparansi regulasi dalam penarikan pajak. Ia juga menyoroti adanya dugaan bahwa sejumlah kendaraan dinas milik aparat penegak hukum sendiri masih ada yang belum melunasi kewajiban pajaknya. Hal ini menurutnya mencederai prinsip keadilan dalam penegakan kepatuhan pajak di daerah.

Baca Juga

Dukcapil Catat Banyak Warga Indonesia Bernama Nobita, Sasuke, hingga Justin Bieber

Di sisi lain, ketegangan terkait kebijakan pajak di Kota Cirebon tidak hanya terjadi pada sektor usaha besar. Pemerintah Kota Cirebon juga mulai mengimbau pihak kelurahan untuk mewajibkan warganya melampirkan bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) saat mengurus berbagai keperluan pelayanan publik. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, menyatakan bahwa aturan ini sangat penting guna menertibkan administrasi masyarakat demi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di daerah.

Kebijakan syarat lunas PBB-P2 untuk layanan publik ini rupanya tidak sepenuhnya didukung oleh jajaran birokrasi di bawahnya. Camat Pekalipan, Yoga Pramono, secara pribadi menyatakan tidak menyarankan kelurahan di wilayahnya mematok syarat tersebut. Yoga beralasan bahwa mayoritas warga yang datang meminta pelayanan di tingkat kelurahan merupakan kelompok masyarakat kurang mampu. Di wilayah Kecamatan Pekalipan sendiri, sejauh ini baru Kelurahan Pulasaren yang menerapkan aturan wajib lunas PBB tersebut, dengan pertimbangan bahwa profil warganya dinilai tergolong kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi.