Upaya pembenahan tata kelola di tubuh Badan Gizi Nasional (BGN) dilaporkan berhasil menyelamatkan keuangan negara dalam jumlah yang signifikan. Melalui serangkaian langkah reformasi internal, ratusan miliaran rupiah uang negara berhasil dikembalikan ke kas negara. Langkah penataan ini menjadi bagian penting dari evaluasi dan perbaikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digulirkan oleh pemerintah.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengungkapkan adanya hasil positif dari pembenahan tata kelola tersebut. Reformasi yang dijalankan di internal BGN ini secara khusus menyasar unit-unit pelayanan di lapangan yang dinilai tidak berjalan semestinya atau mengalami kendala administratif yang berpotensi merugikan keuangan negara.
Salah satu temuan utama dalam proses reformasi ini adalah adanya 414 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, ratusan SPPG tersebut diketahui belum beroperasi secara aktif. Kendati belum menjalankan fungsinya, unit-unit pelayanan tersebut tercatat telah menerima pencairan anggaran dari pemerintah atau memiliki rekening virtual ganda (double virtual accounts). Temuan inilah yang kemudian ditindaklanjuti hingga dana ratusan miliar rupiah dapat ditarik kembali dan diselamatkan ke kas negara.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Pembenahan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini dilakukan selama masa kepemimpinan Nanik Sudaryati Deyang di BGN. Dalam pelaksanaannya, proses reformasi tata kelola tersebut ditempuh melalui 11 langkah strategis yang terstruktur. Langkah-langkah ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap anggaran negara yang dialokasikan untuk program pemenuhan gizi masyarakat dapat disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel.
Proses reformasi komprehensif ini diawali dengan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hampir 28 ribu SPPG yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Evaluasi skala besar ini bertujuan untuk memetakan kondisi riil di lapangan serta mengidentifikasi potensi tumpang tindih anggaran maupun ketidakaktifan unit pelayanan. Selain mengevaluasi puluhan ribu SPPG, BGN juga melakukan klasifikasi terhadap sekitar 3.000 dapur berdasarkan standar kualitas serta keamanan pangan yang ketat.
Di samping melakukan evaluasi dan klasifikasi, BGN juga menata ulang ekspansi pembangunan dapur dengan menetapkan skala prioritas yang lebih jelas. Dalam rencana pengembangan ke depan, BGN memprioritaskan pembangunan dapur di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Fokus pada wilayah 3T ini diharapkan dapat mempercepat pemerataan akses gizi bagi masyarakat yang paling membutuhkan di penjuru tanah air.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Untuk memperkuat tata kelola pelaksanaan Program MBG secara keseluruhan, BGN membentuk 11 tim reformasi khusus. Tim-tim ini bertugas mengawal jalannya perbaikan sistem dan prosedur operasional di lapangan. Guna memastikan profesionalisme dan efektivitas kerja, penguatan organisasi ini juga dilakukan dengan melibatkan tenaga profesional yang berasal dari sejumlah kementerian dan lembaga terkait.
Kini, estafet kepemimpinan BGN bersiap memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan mandat kepada Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Sudaryono, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, diharapkan dapat melanjutkan momentum pembenahan tata kelola ini serta memastikan keberlanjutan dan kesuksesan Program Makan Bergizi Gratis di seluruh wilayah Indonesia.
