Penyaluran anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tambahan di Provinsi Sumatera Utara memperlihatkan ketimpangan penyerapan yang cukup mencolok antardaerah. Berdasarkan laporan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) per Selasa, 4 Agustus 2026, realisasi TKD tambahan di wilayah ini baru menyentuh angka Rp 433,45 miiliar, atau setara dengan 6,82 persen dari total alokasi sebesar Rp 6,35 triliun. Lambatnya penyerapan ini terlihat jelas pada sektor pembangunan infrastruktur yang baru terealisasi sebesar Rp 89,23 miliar, atau hanya 2,54 persen dari pagu infrastruktur yang mencapai Rp 3,51 triliun.
Ketimpangan laju penyerapan ini dipengaruhi oleh tingkat keparahan dampak bencana di masing-masing wilayah serta kesiapan administratif pemerintah daerah. Anggaran TKD tambahan tersebut telah disalurkan penuh pada Mei lalu untuk membantu tiga provinsi di Sumatera yang terdampak banjir besar pada akhir November 2025. Guna memantau perkembangan penyerapan anggaran, Kementerian Dalam Negeri bersama Satgas PRR mengunjungi berbagai kabupaten dan kota di wilayah tersebut sepanjang Juli 2026 untuk melakukan pemantauan dan klinik pembinaan (coaching clinic).
ATI Siapkan FGD Penyelarasan Ekosistem Jalan Tol di Jakarta
Di tengah lambatnya realisasi secara umum, tiga kota di Sumatera Utara menunjukkan progres yang cukup cepat. Kota Pematang Siantar mencatatkan tingkat realisasi tertinggi dengan angka mencapai 40,72 persen. Kota ini mengalokasikan dana sebesar Rp 5,55 miliar untuk rehabilitasi sekolah yang tersebar di 42 paket pekerjaan, serta Rp 8,11 miliar untuk pembangunan dan peningkatan prasarana pendukung layanan kesehatan. Di posisi berikutnya, Kota Medan mencatatkan realisasi sebesar 21,61 persen dengan fokus penggunaan anggaran pada pemulihan infrastruktur drainase dan penataan kawasan rawan banjir. Baik Kota Pematang Siantar maupun Kota Medan diklasifikasikan sebagai daerah yang tidak terlalu terdampak berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ. Sementara itu, Kota Gunungsitoli menempati posisi ketiga dengan tingkat realisasi sebesar 15,03 persen, di mana daerah tersebut mengalokasikan Rp 3,10 miliar untuk rehabilitasi sekolah melalui dua paket pekerjaan. Selain itu, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga turut merehabilitasi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Sitolu Ori yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.
Kondisi sebaliknya terjadi di wilayah yang terdampak lebih parah, seperti Kabupaten Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Di Kabupaten Tapanuli Utara, dari total alokasi TKD tambahan sebesar Rp 74,35 miliar, realisasi yang tercatat baru mencapai Rp 411,82 juta atau hanya 0,55 persen. Sektor infrastruktur dengan alokasi sebesar Rp 43,16 kali dan sektor pendidikan sebesar Rp 1,65 miliar bahkan masih mencatatkan realisasi nol persen hingga awal Agustus 2026. Situasi lebih memprihatinkan terlihat di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang mencatatkan realisasi anggaran sebesar 0,00 persen dari total alokasi Rp 123,73 miliar. Padahal, alokasi tersebut difokuskan untuk infrastruktur sebesar Rp 86,15 miliar, kesehatan sebesar Rp 8,82 miliar, dan pendidikan sebesar Rp 7,31 miliar. Keterlambatan ini kian krusial mengingat Tapanuli Tengah kembali diterjang banjir susulan pada awal Agustus 2026. Banjir berulang ini melanda wilayah rawan seperti Kecamatan Tukka dan Kecamatan Badiri akibat jebolnya tanggul dan luapan Sungai Aek Silaga-laga yang merendam permukiman warga.
Komisi III DPR RI Bantah Adanya Surpres Pergantian Kapolri
Untuk menghadapi tantangan bencana alam dan perubahan cuaca, beberapa daerah lain memanfaatkan TKD tambahan untuk langkah mitigasi. Langkah antisipasi ini menjadi semakin mendesak mengingat BMKG memprediksi fenomena El Ni帽o akan mulai terasa dari Juli hingga Oktober 2026. Di Kabupaten Dairi, pemerintah kabupaten menggunakan TKD tambahan untuk merancang command center sederhana berbasis kontainer yang mudah dimobilisasi guna mitigasi kebakaran hutan dan tanah longsor. Sementara itu, Bappeda Humbang Hasundutan menyiapkan regulasi penanggulangan bencana, peremajaan armada pemadam kebakaran, serta pengadaan mobil tangki air. Selain itu, Humbang Hasundutan juga telah merealisasikan peremajaan ambulans yang rusak berat, pengembangan command center terintegrasi melalui Diskominfo, serta membangun aplikasi pendataan dampak bencana berbasis digital. Tito Karnavian selaku Menteri Dalam Negeri sekaligus Kasatgas PRR terus memantau jalannya program ini agar penyerapan anggaran dapat berjalan optimal demi keselamatan masyarakat.
