Lembaga keuangan asal Amerika Serikat, Capital One Financial, secara resmi mengungkapkan alasan di balik penutupan ratusan rekening milik Trump Organization. Dalam dokumen pengadilan yang diajukan pada Jumat, 31 Juli 2026, pihak bank menyatakan bahwa tindakan tersebut didasarkan pada hasil kajian tim pencegahan pencucian uang atau anti-money laundering (AML). Langkah hukum ini menandai babak baru dalam perselisihan panjang antara pihak bank dan organisasi bisnis milik mantan Presiden AS Donald Trump tersebut.
Dalam berkas pengadilan tersebut, Capital One membantah keras tuduhan yang menyebutkan bahwa penutupan rekening tersebut bermotif politik atau merupakan bentuk diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Meskipun mengaitkan penutupan dengan tinjauan pencegahan pencucian uang, Capital One menegaskan bahwa mereka tidak pernah menuduh Trump Organization melakukan tindakan pencucian uang ilegal. Penutupan tersebut murni diklaim sebagai hasil analisis mendalam selama berbulan-bulan dan peninjauan cermat oleh tim internal AML mereka, yang disesuaikan dengan kebijakan bank serta panduan dari regulator perbankan federal. Pihak bank menyatakan bahwa pola transaksi yang mereka temukan pada rekening-rekening tersebut memang cocok dengan jenis aktivitas yang wajib ditandai menurut panduan perbankan federal.
Persoalan ini bermula ketika Capital One memberikan pemberitahuan pada Maret 2021 mengenai rencana penutupan lebih dari 300 rekening yang terafiliasi dengan Trump. Merespons keputusan tersebut, Trump Organization bersama Eric Trump, putra Donald Trump, melayangkan gugatan hukum ke pengadilan federal di Florida pada Maret 2025. Pihak penggugat menuduh bahwa penutupan rekening didorong oleh pandangan "woke" yang dianut oleh manajemen Capital One serta upaya bank untuk menyesuaikan diri dengan iklim politik setelah peristiwa kerusuhan di Gedung Capitol AS pada 6 Januari 2021.
LRT Jakarta Rute Kelapa Gading-Manggarai Siap Diresmikan, Tarif Flat Rp5.000 Hingga Oktober
Hingga saat ini, pengadilan federal di Miami telah menolak gugatan yang diajukan oleh pihak Trump sebanyak dua kali. Kendati demikian, hakim masih memberikan kesempatan bagi penggugat untuk memperbaiki materi gugatan mereka dan mengajukannya kembali. Pada bulan Juli, versi terbaru dari gugatan tersebut kembali didaftarkan. Namun, Capital One menilai bahwa revisi gugatan tersebut masih memiliki kelemahan mendasar yang sama dengan berkas-berkas sebelumnya.
Perseteruan perbankan ini bukan satu-satunya yang dihadapi oleh pihak Trump. Pada Agustus 2025, Donald Trump sempat menandatangani perintah eksekutif yang melarang praktik penolakan layanan perbankan atau "debanking" yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya, pada Januari tahun ini, Trump juga mengajukan gugatan dengan tuduhan serupa terhadap bank raksasa lainnya, JPMorgan Chase.
Kapal Tenggelam Buat Warga Ngamuk, Batu Melayang-Benda Dibakar
Hubungan tegang antara Trump dan institusi keuangan sebenarnya telah berlangsung lama. Pada tahun 2019, saat masih menjabat sebagai presiden, Trump pernah menggugat Capital One dan Deutsche Bank guna menghalangi kedua lembaga tersebut menyerahkan catatan keuangannya kepada Kongres AS. Saat itu, Deutsche Bank membantah laporan yang menyebutkan bahwa para profesional AML mereka telah menandai transaksi mencurigakan yang kemudian diabaikan oleh para eksekutif bank. Perkembangan terbaru dari kasus Capital One ini mempertegas rumitnya hubungan hukum dan finansial yang melingkari bisnis keluarga Trump dalam beberapa tahun terakhir.
