Ratapan Gus Yazid di Sidang TPPU, Saya Sedih Pisah dengan Anak

Selain menyampaikan kesedihan personalnya, Gus Yazid juga membantah tudingan jaksa penuntut umum yang menilai dirinya memberikan keterangan secara berbelit-belit selama proses persidangan berlangsung. Ia justru mempertanyakan mengapa pihak-pihak lain yang terlibat dalam rantai transaksi lahan tersebut tidak ikut diproses secara hukum. Gus Yazid menyoroti keterlibatan lembaga perbankan yang menerima sertifikat lahan sebagai agunan dari Andhi Nur Huda. Menurutnya, jika lahan tersebut memang berstatus milik negara, seharusnya pihak bank yang berani mencairkan dana agunan juga ikut diproses secara hukum. Tidak hanya itu, ia juga mempertanyakan absennya pertanggungjawaban hukum dari jajaran pejabat kementerian, Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga pejabat militer yang memiliki kewenangan langsung atas status lahan tersebut.

Dari kacamata hukum, penasihat hukum Gus Yazid, Zainal Abidin Petir, menilai bahwa perkara yang menimpa kliennya ini sebenarnya tidak memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan oleh jaksa. Zainal berargumen bahwa sepanjang jalannya persidangan, tidak ada bukti kuat yang menunjukkan adanya niat dari Gus Yazid untuk memperkaya diri sendiri atau menikmati uang hasil tindak pidana korupsi. Lebih lanjut, Zainal memaparkan profil kliennya sebagai seorang ulama yang aktif memberikan pengobatan alternatif tanpa memungut biaya kepada masyarakat luas. Kegiatan sosial ini bahkan kerap berkolaborasi dengan instansi lain, termasuk dalam kegiatan yang diinisiasi oleh Kodam IV/Diponegoro. Zainal juga menekankan bahwa pembahasan mengenai korupsi penjualan lahan HGU Carui sebagai tindak pidana asal seharusnya tidak lagi didebatkan dalam sidang ini, karena hal tersebut sudah menjadi objek pembuktian dalam perkara hukum yang lain.

Baca Juga

Hasil D'Academy 8 Grup 5 Top 37, Keysha Tersenggol, Konser Grup 6 Ditunda

Melengkapi pembelaan tersebut, penasihat hukum lainnya, Hendri Wijanarko, menjelaskan batasan penerapan hukum TPPU berdasarkan regulasi yang berlaku. Hendri menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tidak secara otomatis memidanakan seseorang atas dakwaan pencucian uang hanya karena orang tersebut menerima aset yang di kemudian hari diketahui berasal dari tindak pidana. Terlebih lagi, seluruh transaksi keuangan yang melibatkan Gus Yazid dilakukan secara transparan melalui mekanisme sistem perbankan resmi, bukan melalui transaksi terselubung. Atas dasar argumen-argumen tersebut, tim penasihat hukum meminta kepada majelis hakim untuk menolak seluruh tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dan membebaskan Gus Yazid dari segala dakwaan kasus TPPU ini.