Bagaimana nasib dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, yang sempat viral karena letaknya sangat berdekatan namun tidak saling terhubung? Pertanyaan ini akhirnya terjawab setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengambil tindakan tegas. Penyeberang jalan dan pengguna transportasi umum di kawasan tersebut tidak perlu lagi bingung melihat keberadaan dua struktur jembatan yang tampak tumpang tindih namun terpisah tersebut, karena salah satunya akan segera dibongkar.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengumumkan keputusan untuk meruntuhkan salah satu dari kedua fasilitas penyeberangan tersebut. Langkah ini diambil setelah pihak pemerintah daerah melakukan kajian dan koordinasi yang melibatkan berbagai instansi terkait. Pramono menjelaskan bahwa keputusan pembongkaran ini diambil setelah dirinya berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga, Walikota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan juga dengan Dinas Kominfotik. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa mempertahankan kedua struktur tersebut justru tidak memberikan manfaat yang optimal bagi penataan kota dan kenyamanan masyarakat.
Jembatan penyeberangan yang menjadi sasaran pembongkaran adalah struktur JPO lama yang tidak terhubung dengan Stasiun LRT. Jembatan penyeberangan yang lebih tua ini dahulu dibangun oleh Pemerintah DKI Jakarta. Jika dilihat dari segi arsitektur dan fisiknya, desain jembatan tersebut diperkirakan berasal dari era akhir tahun 1980-an atau awal tahun 1990-an. Sebaliknya, jembatan penyeberangan yang berada tepat di sebelahnya merupakan struktur yang jauh lebih baru, yang dibangun oleh pihak pengelola LRT bersama PT Kereta Api Indonesia (KAI) guna menunjang akses penumpang menuju stasiun.
Otorita IKN Optimistis Dampak Ekonomi Tahap Dua Meningkat, Sektor Properti dan Bandara Jadi Sorotan
Keputusan untuk merobohkan jembatan lama alih-alih menyambungkannya didasari oleh alasan aksesibilitas yang sangat mendasar. Pramono mengungkapkan bahwa struktur bangunan lama tersebut dinilai tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Apabila pemerintah memaksakan untuk menyambungkan kedua jembatan penyeberangan tersebut, akan terdapat perbedaan ketinggian yang sangat mencolok di antara keduanya. Perbedaan tinggi yang signifikan ini dinilai akan menyulitkan kelompok masyarakat penyandang disabilitas untuk bisa memanfaatkan fasilitas penyeberangan jalan secara aman dan nyaman di lokasi tersebut.
Dengan dibongkarnya struktur lama, nantinya hanya akan ada satu JPO baru hasil pembangunan pihak LRT dan KAI yang dipertahankan untuk melayani para pejalan kaki dan pengguna transportasi umum di kawasan Rasuna Said. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berjanji akan mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan jembatan baru tersebut agar kondisinya tetap prima. Rencana perbaikan dan pemeriksaan berkala akan dilakukan secara menyeluruh terhadap fasilitas yang ada, termasuk memastikan bahwa lift penunjang dan sarana penyeberangan lainnya dapat berfungsi dengan baik untuk memudahkan aksesibilitas warga.
Ketentuan Pendaftaran Seleksi PPPK Tahap II bagi Tenaga Non-ASN di Database BKN
Bagi para pengguna jalan yang khawatir akan potensi kemacetan selama proses pengerjaan proyek ini, Gubernur DKI Jakarta memberikan jaminan keamanan. Pramono memastikan bahwa seluruh rangkaian proses pembongkaran struktur JPO lama tidak akan mengganggu kelancaran arus lalu lintas di kawasan Jalan HR Rasuna Said yang dikenal sebagai salah satu koridor tersibuk di Jakarta Selatan. Dengan demikian, penataan fasilitas publik ini diharapkan dapat berjalan lancar tanpa menimbulkan hambatan berarti bagi mobilitas harian warga ibu kota.
