Pemerintah terus mematangkan langkah strategis demi mewujudkan ketahanan pangan nasional secara mandiri. Sebagai salah satu kebijakan utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, target swasembada pangan kini diakselerasi dengan dukungan finansial yang besar. Dalam rancangan anggaran untuk tahun 2027, alokasi dana khusus ketahanan pangan dipatok mencapai angka Rp 195,3 triliun.
Peningkatan anggaran ini didorong oleh komitmen kuat pemerintah untuk mempercepat pencapaian kedaulatan pangan di berbagai sektor. Nilai anggaran tahun 2027 tersebut mencerminkan kenaikan sebesar 2,3 persen dari proyeksi kebutuhan anggaran tahun 2026 yang berada di angka Rp 190,9 triliun. Salah satu komponen utama dari anggaran ini adalah subsidi pupuk yang dialokasikan sebesar Rp 48,24 triliun pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, naik 2,9 persen dibandingkan proyeksi penggunaan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 46,87 triliun.
Jika menilik ke belakang, tren anggaran ketahanan pangan Indonesia fluktuatif namun cenderung meningkat secara signifikan. Pada tahun 2022, anggaran tercatat sebesar Rp 88,8 triliun, lalu melonjak menjadi Rp 115,1 triliun pada 2023, dan kembali naik ke Rp 159,5 triliun pada 2024. Meskipun sempat mengalami penurunan sebesar 9,8 persen menjadi Rp 143,0 triliun pada tahun 2025, alokasi ini diproyeksikan kembali naik di 2026 sebelum menyentuh angka Rp 195,3 triliun pada 2027.
Mendorong Ekspor Perikanan Nasional Melalui Ekspansi Pasar Global dan Pengelolaan Laut Berkelanjutan
Dampak positif dari konsistensi anggaran ini mulai terlihat pada produktivitas sektor pangan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), produktivitas komoditas padi meningkat dari 52,38 kuintal per hektare pada 2022 menjadi 53,18 kuintal per hektare pada 2025. Produktivitas jagung juga naik dari 57,08 kuintal per hektare menjadi 57,74 kuintal per hektare. Di sektor peternakan, produksi daging ayam ras pedaging tumbuh dari 3,77 juta ton pada 2022 menjadi 4,17 juta ton pada 2025, sedangkan produksi telur ayam petelur meningkat dari 5,57 juta ton menjadi 6,41 juta ton. Kesejahteraan produsen pangan pun ikut terkerek; pada Juni 2026, Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat sebesar 127,65 atau naik 4,87 persen dibanding Juni 2025 yang sebesar 121,72. Pada periode yang sama, Nilai Tukar Nelayan (NTN) juga naik 5,89 persen dari 101,49 menjadi 107,47.
Guna memastikan keberhasilan program swasembada pangan, pemerintah telah menetapkan beberapa arah kebijakan utama untuk pemanfaatan anggaran tersebut. Arah kebijakan pertama berfokus pada peningkatan produktivitas pangan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian, modernisasi sistem pertanian dan perikanan, serta penguatan infrastruktur pertanian. Langkah kedua ditujukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dengan membangun kawasan swasembada pangan dan kawasan perkebunan, memperkuat cadangan pangan, serta meningkatkan efisiensi rantai pasok dan distribusi yang efektif.
BPK Dorong Penguatan Tata Kelola Keuangan di Kementerian Hukum
Arah kebijakan ketiga adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan melalui program pemberdayaan, bantuan sarana dan prasarana produksi, peningkatan akses pembiayaan dan permodalan, serta perlindungan usaha pertanian dan perikanan. Keempat, pemerintah berupaya menguatkan ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim melalui strategi mitigasi dan adaptasi. Terakhir, kedaulatan pangan akan ditopang secara bertahap, dimulai dari komoditas beras, yang kemudian dilanjutkan dengan jagung, kedelai, daging, bawang putih, serta gula dalam jangka menengah.
Secara operasional, anggaran ketahanan pangan tahun 2027 sebesar Rp 195,3 triliun ini akan dialokasikan untuk pembangunan kawasan swasembada pangan, pembangunan pergaraman nasional, serta program kampung nelayan merah putih. Selain itu, dana ini juga akan digunakan untuk pengadaan kapal ikan modern, peningkatan akses pembiayaan dan permodalan, perlindungan usaha pertanian dan perikanan, serta penyediaan subsidi pupuk. Langkah-langkah komprehensif ini diharapkan mampu mengukuhkan ketahanan pangan nasional di masa depan.
