Polisi Tangkap Pria di Cimahi Pembuat Video AI Rekayasa Presiden Prabowo

Kasus ini mulai terkuak setelah seorang pelapor berinisial MSS menemukan unggahan tersebut saat berselancar di aplikasi TikTok pada tanggal 3 Agustus 2026 sekitar pukul 13.00 WIB. Setelah melihat adanya video hasil rekayasa AI yang menampilkan sosok Presiden Prabowo, pelapor memutuskan untuk melaporkan temuan tersebut kepada pihak berwajib. Laporan polisi resmi diterima oleh petugas pada tanggal 4 Agustus 2026 dengan nomor registrasi LP/B/1494/VIII/2026. Laporan tersebut langsung direspons cepat oleh Ditressiber Polda Jabar dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor 152/2026 guna memulai proses hukum.

Baca Juga

Badan Gizi Nasional Temukan Enam Juta Data Ganda Penerima Makan Bergizi Gratis

Guna mendalami perkara manipulasi data elektronik ini, tim penyidik kepolisian telah memeriksa dua orang saksi. Tidak hanya itu, polisi juga melibatkan empat orang ahli untuk dimintai keterangan sesuai bidang keahlian masing-masing. Para ahli yang dihadirkan meliputi ahli bahasa, ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), ahli sosiologi hukum, serta ahli hukum pidana. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pemenuhan unsur-unsur pidana dalam konten rekayasa yang disebarkan tersangka.

Selain memeriksa saksi dan ahli, aparat kepolisian menyita sejumlah barang bukti penting yang diduga digunakan FJ untuk menjalankan aksinya. Barang bukti tersebut di antaranya adalah satu unit telepon genggam iPhone 15 Pro, akun TikTok dan Instagram yang digunakan untuk mengunggah video manipulatif tersebut, serta satu unit CPU komputer yang diduga kuat dipakai tersangka untuk merancang dan membuat konten AI tersebut.

Baca Juga

Perampokan Bersenjata di Cibitung Bekasi, Uang Puluhan Juta Rupiah Milik Nasabah Bank Raib

Kini, FJ harus menghadapi konsekuensi hukum yang serius akibat perbuatannya. Penyidik menjerat tersangka dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Adapun pasal yang disangkakan adalah Pasal 35 juncto Pasal 51, Pasal 32 juncto Pasal 48, serta Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A ayat (2). Selain UU ITE, penyidik juga menerapkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait dugaan pemalsuan dokumen elektronik. Atas rangkaian pasal tersebut, tersangka FJ terancam hukuman pidana penjara paling lama 12 tahun dan denda paling banyak sebesar Rp 12 miliar.